Komisi Pemberantasan Korupsi tengah memeriksa dugaan kebocoran informasi dan materi penyelidikan dalam kasus pengurusan hak guna bangunan serta penerimaan lain di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Pemeriksaan dilakukan secara internal oleh Dewan Pengawas dan Inspektorat KPK.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan dugaan kebocoran itu masih ditelusuri. Dewas menangani aspek kode etik dan perilaku, sementara Inspektorat mendalami disiplin pegawai. “Terkait dugaan adanya kebocoran informasi, semuanya masih proses pemeriksaan di internal, baik di Dewas berkaitan dengan kode etik dan perilaku, ataupun Inspektorat berkaitan dengan disiplin pegawai,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (10/11/2026).
Pemeriksaan berjalan beriringan dengan penanganan perkara pokok. Kasus HGB di Kementerian ATR/BPN terungkap melalui operasi tangkap tangan KPK pada September 2026. “Ini paralel sedang berproses, jadi kita sama-sama tunggu perkembangannya seperti apa,” jelas Budi.
Dugaan pembocoran dokumen dan materi penyelidikan sebelumnya diungkap Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman. Ia menyebut dua pegawai KPK berinisial TS dan MS. TS disebut pejabat Direktorat Penyelidikan, sedangkan MS personel Direktorat Koordinasi dan Supervisi. Keduanya diduga membocorkan informasi penyelidikan kepada Arif Sugiyanto, salah satu tersangka kasus HGB. Laporan atas keduanya disebut telah masuk ke Dewas KPK.
Boyamin kemudian mengungkap satu inisial lain, AS. Pegawai itu disebut sebelumnya merupakan personel lembaga lain dan kini menjadi pegawai tetap KPK setelah mengundurkan diri dari lembaga asalnya.
Kasus pokoknya bermula dari OTT KPK di wilayah Jabodetabek pada 14 September 2026. KPK mengamankan 19 orang dan menetapkan delapan tersangka. Salah satunya Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Lampri.
Tujuh tersangka lain adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Direktur Utama Summarecon Adrianto Pitojo Adi, serta pihak swasta Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, Muhammad Fakhry, dan Rizal Pahlevi. Arif, Fahd, Erwin, dan Fakhry diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
Dengan pemeriksaan internal yang berjalan, KPK menghadapi ujian integritas. Dugaan kebocoran informasi bukan hanya soal disiplin pegawai, tetapi menyangkut kepercayaan publik terhadap kerahasiaan penyelidikan. Publik menanti hasil pemeriksaan Dewas dan Inspektorat, apakah transparan dan tuntas atau berhenti pada proses internal tanpa konsekuensi jelas.


