Upaya mantan Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin menggugurkan status tersangkanya melalui praperadilan kandas. Hakim tunggal Pengadilan Negeri Makassar, Arwana, menolak seluruh permohonan Bahtiar terhadap Kejati Sulsel dalam sidang perkara Nomor 50/Pid.Pra/2026/PN Mks, Senin (9/11/2026).
Dengan putusan itu, penetapan kembali Bahtiar sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan bibit nanas pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Sulsel Tahun Anggaran 2024 senilai Rp60 miliar dinyatakan sah menurut hukum.
Hakim Arwana menegaskan ruang lingkup praperadilan terbatas pada aspek formil, mengacu pada Pasal 158–164 KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi 2015, dan Perma Nomor 4 Tahun 2016. Karena itu, hakim tidak masuk ke materi pembuktian perkara pokok.
Salah satu dalil pemohon adalah anggapan bahwa kepala daerah tidak bertanggung jawab atas pengadaan bibit nanas. Hakim menilai persoalan itu menyentuh substansi perkara dan harus dibuktikan di Pengadilan Tipikor, bukan melalui praperadilan.
Keberatan soal alat bukti juga ditolak. Bahtiar dinilai tidak mampu merinci alat bukti mana yang diperoleh secara tidak sah. Hakim menegaskan alat bukti penyidikan tetap dapat digunakan sepanjang belum ada putusan pengadilan yang menyatakan perolehannya tidak sah. Kejati Sulsel dinilai telah memenuhi syarat minimal dua alat bukti baru yang sah sebelum menetapkan kembali Bahtiar sebagai tersangka.
Keberatan mengenai tidak dicantumkannya rincian hak tersangka dalam surat penetapan juga ditolak. Hakim menilai hak-hak tersebut secara faktual telah diberitahukan penyidik saat pemeriksaan. Tidak dicantumkannya rincian secara tertulis tidak serta-merta membuat penetapan tidak sah. Dalil soal penyebutan nama Bahtiar dalam surat dakwaan perkara lain juga dinilai tidak berdasar.
Kasi Penkum Kejati Sulsel, Soetarmi, mengapresiasi putusan hakim. Menurutnya, putusan itu menunjukkan permohonan praperadilan diperiksa objektif dan menyeluruh. “Putusan penolakan permohonan praperadilan hari ini membuktikan bahwa seluruh tindakan penyidikan dan penetapan tersangka kembali terhadap Saudara BB oleh Tim Penyidik Pidsus Kejati Sulsel telah dilaksanakan secara profesional, terukur, dan sah menurut hukum acara pidana dengan dukungan lebih dari dua alat bukti baru yang sah,” ujarnya di Makassar, Senin (9/11/2026).
Ia juga memberi penghargaan kepada tim jaksa yang menjadi kuasa hukum termohon. Mereka dinilai bekerja keras mempertahankan argumentasi hukum dan menjawab seluruh dalil pemohon.
Pasca-putusan, Kejati Sulsel memastikan penanganan perkara berlanjut. Tim penyidik Pidsus akan fokus merampungkan berkas perkara Bahtiar agar segera dilimpahkan ke tahap penuntutan. “Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sulsel akan segera fokus merampungkan pemberkasan perkara pokok atas nama Tersangka BB agar dapat secepatnya dilimpahkan ke tahap penuntutan dan disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar guna menguji materi pokok perkaranya,” kuncinya.
Dengan ditolaknya praperadilan, babak baru kasus ini menanti: pembuktian di persidangan Tipikor. Publik kini menanti apakah dugaan korupsi Rp60 miliar itu terbukti di pengadilan, atau justru sebaliknya.


