Pemerintah resmi membatasi masa kerja pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maksimal empat tahun. Ketentuan itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang mulai berlaku pada 28 Oktober 2026.
Aturan tersebut diatur dalam Pasal 82 ayat (2). PKWT dapat dibuat untuk jangka waktu paling lama dua tahun dan hanya dapat diperpanjang dua kali, dengan masing-masing perpanjangan paling lama satu tahun. “Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling lama 2 (dua) tahun dan hanya dapat diperpanjang 2 (dua) kali dengan masing-masing perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun,” demikian bunyi pasal tersebut.
Dengan skema itu, total masa PKWT dapat berlangsung paling lama empat tahun apabila pekerja memperoleh dua kali perpanjangan kontrak. Ketentuan ini berbeda dari aturan sebelumnya. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, PKWT berdasarkan jangka waktu dapat dibuat untuk paling lama lima tahun.
Perubahan jangka waktu PKWT merupakan salah satu materi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 terkait klaster ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Selain mengatur masa PKWT, UU Nomor 27 Tahun 2026 juga memuat sejumlah perubahan ketentuan ketenagakerjaan lainnya, termasuk waktu istirahat, pengupahan, pemutusan hubungan kerja, dan pesangon.
Dengan aturan baru ini, pekerja kontrak memiliki batas waktu yang lebih jelas, sementara perusahaan dituntut menyesuaikan skema kontrak dan perencanaan tenaga kerja. Yang terpenting bukan hanya angka empat tahun, melainkan bagaimana ketentuan itu dijalankan secara konsisten agar hak pekerja tetap terlindungi dan kepastian kerja tidak berhenti di atas kertas.


