Pemerintah secara bertahap mengubah skema penyaluran bantuan sosial dan subsidi dari barang menjadi uang tunai langsung kepada penerima. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan digitalisasi bansos kini diperluas hingga 258 kabupaten/kota.
Usai rapat tingkat menteri yang membahas perluasan program intervensi perlindungan sosial di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (30/9/2026), Luhut menjelaskan pemerintah memasifkan pendataan berbasis digital untuk mengetahui status sosial-ekonomi penerima manfaat. Digitalisasi bansos sebelumnya menyasar 43 kabupaten/kota, kini diperluas ke 258 daerah. Langkah ini dilakukan agar bantuan lebih tepat sasaran saat seluruh data terintegrasi melalui Government Technology atau GovTech.
Fokus penyaluran saat ini diarahkan kepada penerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan sembako. “Ke depan, mungkin dalam satu hingga dua tahun ke depan, semua subsidi itu tidak lagi pada barang, tetapi langsung pada manusia, jadi cash,” ujar Luhut.
Menurut Luhut, arahan Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menghadirkan keadilan sosial melalui pemanfaatan teknologi digital. Peluncuran skala besar atau roll out GovTech digitalisasi bansos ditargetkan mulai berjalan pada Oktober 2026. Proses itu didukung integrasi data antarkementerian dan lembaga berbasis kecerdasan buatan yang dikembangkan anak bangsa.
Konsolidasi data melibatkan sejumlah instansi, mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Kementerian Koperasi. Keterlibatan juga mencakup Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Agama, Dewan Ekonomi Nasional, Badan Pusat Statistik, Badan Siber dan Sandi Negara, hingga pemerintah daerah.
Luhut, yang didampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf, menyebut sekitar 98 persen dari 289 juta data kependudukan telah tercatat dan terus disinkronkan. “Semua data ini sudah berbicara satu sama lain antarkementerian dan lembaga dengan sistem berbasis AI yang dibuat oleh putra-putri Indonesia,” katanya.
Seluruh data capaian penyaluran akan disajikan secara real-time dan dievaluasi setiap pekan. Evaluasi itu untuk memantau daerah atau kementerian yang mengalami hambatan dalam percepatan digitalisasi dan pelaksanaan program perlinsos.
Agar bantuan menjangkau masyarakat hingga pelosok dan daerah terpencil, pemerintah membuka keterlibatan berbagai pihak sebagai agen perlinsos. Jajaran TNI-Polri seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas serta aparatur sipil negara dilibatkan. “Supaya masyarakat di gunung-gunung dan di kampung-kampung yang sulit dicapai atau belum memiliki HP dapat didatangi langsung oleh TNI-Polri. Ini bentuk keadilan yang ingin diwujudkan Presiden,” kata Luhut yang juga Ketua Dewan Ekonomi Nasional.
Pemerintah berharap seluruh proses konsolidasi dan sinkronisasi data rampung hingga akhir tahun ini. Dengan begitu, skema penyaluran bansos dan subsidi berbasis penerima manfaat langsung dapat direalisasikan penuh tahun depan.
Jika target itu tercapai, penyaluran bantuan tidak lagi bergantung pada barang, melainkan langsung ke penerima. Bagi pemerintah, digitalisasi ini menjadi ujian apakah keadilan sosial benar-benar sampai ke pelosok atau hanya berhenti pada sistem yang canggih.
