Setelah tertahan selama hampir dua dekade, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akhirnya resmi disahkan DPR RI menjadi undang-undang, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan tersebut menjadi babak baru dalam upaya negara mengejar dan mengambil kembali kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana. Regulasi yang pertama kali digagas pada 2008 itu kini memiliki landasan hukum untuk diterapkan.
Keputusan diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027. Sidang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani bersama empat wakil ketua, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal.
Dari total 573 anggota DPR, sebanyak 361 orang hadir atau menandatangani daftar kehadiran. Seluruh fraksi menyatakan persetujuan terhadap pengesahan regulasi tersebut.
Sebelum mengetuk keputusan, Puan meminta persetujuan seluruh fraksi atas RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Persetujuan bulat dari peserta rapat kemudian mengantarkan regulasi itu menjadi undang-undang.
Pengesahan ini menyusul keputusan tingkat pertama di Komisi III DPR sehari sebelumnya, Rabu (18/11/2026). Dalam rapat pleno tersebut, seluruh fraksi sepakat membawa RUU Perampasan Aset ke rapat paripurna tanpa menyertakan catatan.
Anggota DPR dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, menyebut pengesahan tersebut menjawab penantian panjang masyarakat. Ia mengingatkan bahwa pembahasan regulasi ini telah dimulai sejak 2008.
Pemerintah sebelumnya memberikan tenggat penyelesaian hingga 15 Desember 2026. Namun, DPR berhasil merampungkan pengesahan lebih awal.
Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej menjelaskan, substansi aturan ini mencakup mekanisme perampasan aset melalui putusan pengadilan pidana maupun tanpa putusan pidana. Cakupannya juga tidak terbatas pada tindak pidana korupsi, tetapi meliputi sejumlah kejahatan serius lainnya.
Eddy mengingatkan bahwa penerapan aturan tersebut harus menjunjung prinsip keadilan. Prosesnya mencakup penelusuran, pemblokiran, penyitaan, hingga pengelolaan aset yang telah dirampas.
Harapan masyarakat, kata dia, tidak hanya terletak pada kemampuan negara mengambil aset hasil kejahatan, tetapi juga memastikan seluruh proses berjalan secara adil dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tujuh Poin Penting UU Perampasan Aset
Ada tujuh substansi utama yang menjadi bagian dari regulasi tersebut.
1. Menjangkau Berbagai Jenis Tindak Pidana
Perampasan aset tidak hanya berlaku untuk perkara korupsi. Aturan ini juga mencakup tindak pidana narkotika dan psikotropika, pendanaan terorisme, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan atau penggelapan yang memanfaatkan teknologi informasi maupun berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.
2. Mengatur Aset yang Dapat Dirampas
Aset dapat dikenai perampasan apabila memenuhi persyaratan sebagai hasil tindak pidana atau memiliki keterkaitan dengan kejahatan yang diatur dalam undang-undang.
3. Menggunakan Dua Jalur Perampasan
Regulasi ini mengenal dua mekanisme, yakni conviction-based forfeiture atau perampasan berdasarkan putusan pidana, serta non-conviction-based forfeiture yang memungkinkan perampasan tanpa putusan pidana.
4. Membentuk Badan Khusus Pengelola Aset
Undang-undang ini mengatur pembentukan badan khusus yang bertugas mengelola aset hasil kejahatan. Pembentukannya menjadi kewenangan Presiden, disertai mekanisme pengawasan.
5. Menerapkan Pengawasan Berkala
Proses perampasan hingga pengelolaan aset harus diawasi secara berkala. Tujuannya memastikan seluruh tahapan berlangsung transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
6. Mengintegrasikan Sistem Berbasis Teknologi
Pengelolaan aset akan didukung sistem teknologi informasi yang terintegrasi. Sistem ini ditujukan untuk memperkuat administrasi sekaligus memudahkan pengawasan.
7. Menyiapkan Pendanaan Pelaksanaan
Regulasi tersebut juga mengatur pendanaan penyelenggaraan perampasan aset. Dukungan anggaran diperlukan agar proses penelusuran, pemblokiran, penyitaan, hingga pengelolaan aset dapat berjalan sesuai ketentuan.
Tantangan Setelah 18 Tahun Penantian
Disahkannya UU Perampasan Aset menjadi langkah penting dalam memperkuat instrumen hukum negara untuk mengambil kembali kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana.
Namun, pengesahan undang-undang bukan akhir dari pekerjaan. Justru setelah aturan ini berlaku, tantangan sesungguhnya terletak pada pelaksanaannya.
Kewenangan merampas aset, terutama melalui mekanisme tanpa putusan pidana, harus dijalankan dengan prosedur yang ketat dan perlindungan hukum yang memadai. Penelusuran hingga penyitaan tidak boleh mengabaikan hak pihak yang berkepentingan.
Transparansi pengelolaan juga menjadi kunci. Aset yang berhasil dirampas harus dikelola secara terbuka dan dapat diawasi agar tidak menimbulkan persoalan baru.
Setelah 18 tahun menunggu, masyarakat tentu berharap undang-undang ini tidak berhenti sebagai tambahan regulasi. Publik menantikan bukti bahwa aturan tersebut benar-benar mampu memperkuat pemberantasan kejahatan dan memulihkan aset negara, tanpa disalahgunakan sebagai alat kekuasaan.


