Sebuah mobil tangki milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bone berpelat DW 8563 A menjadi perhatian publik. Data pajak kendaraan menunjukkan tunggakan sejak 25 Agustus 2018 dan masa berlaku STNK habis pada Agustus 2022. Temuan itu muncul saat Pemerintah Kabupaten Bone gencar mengimbau warga taat pajak dan Operasi Zebra Pallawa 2026 sedang berjalan.
Kendaraan berwarna biru bertuliskan PDAM BONE itu terekam kamera warga saat melintas di jalan perkotaan Bone. Berdasarkan penelusuran aplikasi Informasi Pajak Kendaraan, pajaknya jatuh tempo sejak 25 Agustus 2018 atau sekitar delapan tahun lalu. Masa berlaku STNK dan plat nomornya berakhir sejak Agustus 2022 atau sekitar empat tahun lalu. Meski mendapat pembebasan Rp3.429.917 lewat program insentif pajak, status kendaraan dalam aplikasi masih tercatat BELUM LUNAS.
Operasi Zebra Pallawa 2026 berlangsung 16–29 November 2026. Salah satu sasaran prioritasnya adalah kendaraan yang TNKB-nya tidak sesuai spesifikasi teknis, termasuk STNK kedaluwarsa dan surat-surat tidak lengkap.
Di waktu hampir bersamaan, Pemkab Bone menerbitkan Surat Edaran Bupati Nomor 100.34/20252/BAPENDA. Edaran itu mengajak masyarakat dan aparatur daerah patuh membayar pajak kendaraan, menindaklanjuti Keputusan Gubernur Sulsel Nomor 1635/XI/Tahun 2026. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menginstruksikan jajaran perangkat daerah, camat, lurah, hingga kepala desa menyosialisasikan pentingnya kepatuhan pajak hingga RT/RW dan memanfaatkan program insentif. Program bebas denda dan diskon pokok PKB 50 persen masih berlangsung November 2026.
Warga Bone, Arman, mempertanyakan ketidakadilan. “Kami ini baru telat satu bulan bayar pajak tahunan saja langsung diarahkan ke Samsat, disuruh cepat lunasi. Lah ini mobil PDAM, pajaknya mati 8 tahun kok bisa jalan terus? Di mana letak keadilannya?” katanya.
Sopir travel lintas kabupaten, Syafar, mempertanyakan mengapa kendaraan itu belum ditindak Satlantas. “Tidak mungkin anggota Satlantas tidak pernah lihat mobil ini. Setiap hari bawa air keliling dalam kota, lewat depan pos, lewat jalan utama. Masa iya tidak pernah terlihat? Kalau mobil kami yang platnya mati sehari saja, langsung diberhentikan,” ujarnya.
Ibu rumah tangga, Nurul, menilai pemerintah seharusnya memberi contoh. “Pemda suruh kami taat pajak sampai ke RT/RW, tapi perusahaan daerahnya sendiri tidak taat. Bagaimana mau didengar imbauannya kalau yang memberi contoh saja tidak patuh? Kami ini mau bayar pajak, tapi rasanya seperti dibohongi,” tuturnya.
Pedagang pasar, Hade, menyoroti Operasi Zebra. “Sekarang kan lagi Operasi Zebra, katanya semua ditertibkan. Tapi kenapa mobil tangki ini masih bebas beroperasi? Jangan sampai operasi itu hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kami masyarakat kecil yang selalu jadi sasaran,” tegasnya.
Pemuda Bone, Fikri, menilai persoalan ini menyangkut kepercayaan. “Bukan soal iri, tapi soal kepercayaan. Kalau Pemda mau warga percaya soal pajak untuk pembangunan, tunjukkan dulu kalau kendaraan Pemda dan BUMD-nya sudah lunas semua. Jangan imbauan jalan terus, tunggakannya juga jalan terus,” ujarnya.
Warga lain, Amin (41), mengingatkan kelengkapan administrasi kendaraan yang dipakai mengangkut air. “Mobil ini kan bawa air untuk masyarakat, kami paham. Tapi justru karena untuk masyarakat, harusnya surat-suratnya paling lengkap. Jangan sampai nanti ada apa-apa di jalan, yang repot juga masyarakat. Masa STNK mati 4 tahun masih dipakai angkut air setiap hari?” katanya.
Wartawan telah berupaya mengonfirmasi Direktur PDAM Wae Manurung, Muh Bactiar Sairing, terkait kendaraan tersebut. Hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan. Konfirmasi ke Bapenda Bone juga belum memperoleh penjelasan resmi.
Temuan ini menguji konsistensi penegakan aturan. Jika kendaraan milik perusahaan daerah dibiarkan beroperasi meski pajak dan STNK bermasalah, imbauan taat pajak kepada warga akan sulit dipercaya. Masyarakat menanti apakah Operasi Zebra Pallawa 2026 juga menyentuh kendaraan instansi, bukan hanya pengendara kecil.
Sumber: DNID


