Kekecewaan masyarakat Kabupaten Jeneponto terhadap pelayanan listrik belum menemui titik terang. PT PLN (Persero) ULP Jeneponto kembali merilis jadwal pengaturan beban atau pemadaman bergilir untuk Senin, 9 November 2026, yang berlangsung sejak pagi hingga tengah malam.
Kebijakan itu dikeluarkan di tengah gelombang protes yang terus disuarakan warga, termasuk puluhan mahasiswa HMI Komisariat STIE dan STKIP YAPTI Jeneponto. Sebelumnya, mereka menggelar aksi damai di depan kantor PLN ULP Jeneponto menuntut kejelasan atas pemadaman yang telah berlangsung berbulan-bulan.
Pengaturan beban yang beralasan pemeliharaan instalasi ketenagalistrikan dinilai tidak adil dan merugikan, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menggantungkan operasional pada listrik. Jenderal Lapangan aksi, Fajar Saputra, menegaskan bahwa turun ke jalan adalah wujud perlawanan atas ketidakadilan yang dirasakan warga sehari-hari.
“Kami tidak menolak pemeliharaan, tetapi kami menolak ketidakadilan dan ketidakjelasan yang berlarut-larut. Pemadaman ini sudah berlangsung berbulan-bulan dan dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat dan pelaku UMKM,” tegas Fajar di lokasi aksi.
HMI Komisariat STIE & STKIP YAPTI Jeneponto melayangkan empat tuntutan utama kepada PLN ULP Jeneponto. Pertama, mendesak Kepala PLN ULP Jeneponto bertanggung jawab secara nyata atas dampak kerugian masyarakat dan UMKM. Kedua, mendesak kepala PLN mengundurkan diri secara terhormat jika tidak mampu menjamin pelayanan kelistrikan yang layak. Ketiga, menuntut transparansi informasi mengenai penyebab utama pemadaman serta solusi konkretnya. Keempat, mendesak evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan dan distribusi listrik.
“Kami menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk kontrol sosial mahasiswa. Kami tidak akan berhenti menyuarakan kepentingan masyarakat selama persoalan ini belum mendapatkan kejelasan dan penyelesaian nyata. Jangan biarkan masyarakat terus menjadi korban,” tambah Fajar.
Sesuai pengumuman resmi PLN ULP Jeneponto, pemadaman dilakukan bertahap untuk peningkatan keandalan instalasi. Pada jadwal utama, pukul 08.30–12.30 Wita meliputi Desa Mallasoro, Desa Punagaya, sebagian Desa Pantai Bahari, dan sebagian Kelurahan Bontorannu. Pukul 13.30–17.00 Wita mencakup Kelurahan Tamanroya, Tonrokassi Timur, Batu Jala, Maero, Bontotangnga, Turatea, Turatea Timur, Borongtala, Bontojai, dan Bontosunggu.
Pukul 17.00–21.00 Wita meliputi Kelurahan Togo-togo, Desa Kaluku, Desa Camba-camba, Desa Allu Tarowang, Balang Beru, Desa Balangloe Tarowang, Desa Bonto Ujung, Desa Bontorappo, Desa Pao, Desa Tarowang, sebagian Desa Tino, Desa Bungeng, Kelurahan Tolo Selatan, Tolo Timur, Desa Gantarang, Desa Bontolebang, Desa Tombolo, Desa Samataring, dan sebagian Desa Bontonompo. Pukul 20.00–00.00 Wita mencakup sebagian Kelurahan Benteng, Palenggu, Bontorannu, Tombo-tombolo, Kalimporo, Jenetallasa, Bontomanai, Kapita, Marayoka, Kelurahan Tonrokassi Barat, sebagian Kelurahan Tonrokassi, serta Dusun Parangboddong.
Jadwal cadangan juga disiapkan. Pukul 11.00–15.00 Wita untuk Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa dan sekitarnya. Pukul 14.30–18.30 Wita meliputi Kelurahan Bontoramba, Desa Lentu, Bangkalaloe, Balumbungang, Tanammawang, Datara, Kareloe, Bulusibatang, Bululoe, Baraya, Pencong, dan Parangloe. Pukul 18.00–22.00 Wita mencakup Jalan Pahlawan, Jalan Sungai Kelara, Kecamatan Biringbulu, Kelurahan Empoang, sebagian Empoang Utara, Bungungloe, Paitana, Tolo Barat, Kelurahan Tolo, Tolo Utara, Kayuloe Timur, Bontomatene, Langkura, Desa Rumbia, Desa Bontomanai, Desa Bontocini, Desa Bontotiro, Desa Tompobulu, Desa Lembang Manai, Desa Lembang Manai Utara, dan Desa Palantikang. Pukul 17.30–21.30 Wita meliputi Kalumpangloe, Palajau, Bulo-bulo, Kampala, Arungkeke, Boronglamu, Arungkeke Pallantikang, Kelurahan Sidenre, Kelurahan Empoang Selatan, Monro-monro, Pabiringang, Biringkassi, sebagian Panaikang, sebagian Balang Beru, dan sebagian Balang.
PLN ULP Jeneponto menyatakan durasi dan waktu padam merupakan estimasi awal dan dapat berubah seiring proses pemulihan sistem kelistrikan Sulbagsel. Namun bagi warga dan pelaku UMKM, jadwal itu bukan sekadar informasi, melainkan pengulangan beban yang telah berlangsung berbulan-bulan. Selama tuntutan transparansi dan solusi konkret belum dijawab, protes diperkirakan terus berlanjut.


