Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengantongi dukungan dari 24 DPC kabupaten/kota dan tiga dari empat organisasi sayap Partai Demokrat menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Demokrat Sulawesi Selatan (Sulsel) yang dijadwalkan berlangsung pada 23 Oktober 2026.
Dukungan tersebut menguatkan posisi Munafri, yang akrab disapa Appi, dalam kontestasi memperebutkan kursi Ketua DPD Demokrat Sulsel periode 2027–2032. Dengan peta dukungan yang ada, peluang munculnya calon tunggal menjadi salah satu kemungkinan dalam Musda mendatang.
Hingga Senin (19/10/2026), Ketua DPD Demokrat Sulsel saat ini, Ni’matullah, belum menyampaikan keinginan untuk kembali maju. Panitia Musda menyebut belum menerima pemberitahuan terkait rencana Ni’matullah mengambil formulir pendaftaran bakal calon ketua.
Pendaftaran bakal calon dijadwalkan ditutup pada Rabu (21/10/2026) pukul 23.59 WITA. Apabila hanya ada satu pendaftar yang memenuhi persyaratan hingga batas waktu tersebut, mekanisme aklamasi berpeluang terjadi.
Sekretaris DPD Demokrat Sulsel, Haidar Majid, mengatakan jajaran kepengurusan DPD cenderung bergabung mendukung Munafri. Namun, dukungan tersebut masih dikoordinasikan secara internal.
“Insya Allah akan ikut mendukung. Untuk kepastiannya masih kami koordinasikan di internal. Tapi sudah hampir pasti DPD dukung Bapak Munafri Arifuddin,” kata Haidar, Senin (19/10/2026).
Haidar yang juga menjabat Sekretaris Steering Committee (SC) Musda menjelaskan, persyaratan pencalonan mengharuskan bakal calon mengantongi sedikitnya 20 persen dukungan atau minimal tujuh dukungan dari unsur DPC, DPD, dan organisasi sayap.
Dengan jumlah dukungan yang telah terkumpul, ia menilai peluang munculnya kandidat lain yang memenuhi persyaratan relatif terbatas.
“Dalam kalkulasi matematisnya, hampir sulit figur untuk mengajukan diri sebagai bakal calon yang merujuk pada syarat dukungan minimal 20 persen,” ujarnya.
Meski demikian, Musda tidak secara langsung menetapkan ketua terpilih. Forum tersebut akan menetapkan calon untuk selanjutnya diserahkan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat guna mendapatkan keputusan.
Sekretaris II BPOKK DPP Demokrat, MP Simanjuntak, menjelaskan bahwa apabila hanya ada satu kandidat yang memenuhi persyaratan, kandidat tersebut berpeluang ditetapkan sebagai ketua. Namun, jika terdapat lebih dari satu calon, Ketua Umum memiliki kewenangan menentukan pilihan berdasarkan sejumlah pertimbangan, bukan semata-mata jumlah dukungan.
Pakar komunikasi politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Profesor Firdaus Muhammad, menilai peluang terjadinya aklamasi bergantung pada kesepakatan elite Demokrat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
“Appi berpeluang aklamasi jika para elite PD Sulsel dan para ketua kabupaten kota membuat skenario aklamasi untuk Appi,” kata Firdaus.
Menurut Firdaus, status Munafri sebagai kader baru Demokrat juga menjadi hal yang perlu diperhatikan apabila muncul kandidat pesaing. Ia menduga kemungkinan adanya komunikasi politik sebelum Munafri meninggalkan Partai Golkar, termasuk terkait posisi strategis di Demokrat. Namun, hal tersebut masih berupa dugaan dan belum dapat dipastikan.
Jika terpilih, Munafri dinilai perlu membangun komunikasi dengan kader lama serta menyatukan kekuatan internal partai agar pergantian kepemimpinan berjalan solid.
Pengamat politik Nurmal Idrus juga menyoroti dukungan dari 24 DPC sebagai gambaran konsolidasi di tingkat kabupaten/kota.
“Kalau melihat dukungan 24 ketua DPC kabupaten dan kota, peluang Munafri Arifuddin untuk terpilih secara aklamasi sangat besar. Ini menunjukkan bahwa konsolidasi dukungan di tingkat bawah sudah terbentuk,” ujar Nurmal.
Ia menilai popularitas, jaringan politik, dan pengalaman Munafri memimpin pemerintahan dapat menjadi modal untuk memperkuat Demokrat dalam menghadapi Pemilu 2029.
Namun, menurutnya, tantangan tidak berhenti setelah Musda. Munafri perlu merangkul kader lama, memperkuat kaderisasi, dan menjaga soliditas agar perubahan kepemimpinan tidak menimbulkan perpecahan di internal partai.
“Jangan sampai kader lama merasa hanya menjadi penonton di rumah sendiri,” tegasnya.
Musda Demokrat Sulsel pada 23 Oktober mendatang akan menjadi tahapan penting dalam proses pergantian kepemimpinan partai di tingkat provinsi. Selain menunggu hasil Musda dan keputusan DPP, konsolidasi internal menjadi salah satu pekerjaan penting bagi kepengurusan berikutnya dalam memperkuat organisasi menghadapi Pemilu 2029.
