Divisi Profesi dan Pengamanan Polri menggelar sidang etik terhadap mantan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, Selasa (10/11/2026). Sidang ini berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah perwira tinggi.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyatakan sidang digelar sesuai jadwal. “Hari ini sesuai rencana dilaksanakan kode etik profesi Polri terhadap Saudara AS oleh Divisi Propam Polri,” ujarnya kepada wartawan.
Pemeriksaan etik dilakukan bertahap dan dimulai dari Ahrie. “Secara bertahap sidang kode etik ini, dimulai pada saat ini kepada terperiksa AS,” kata Johnny.
Dalam kasus ini, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka: eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Tiga tersangka telah ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Slamet belum ditahan karena masih menjalani pemulihan setelah sakit.
Dugaan penyadapan berlangsung sekitar satu tahun, pada periode 2025–2026. Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa mengikuti prosedur yang berlaku. “Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010,” kata Asep dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Menurut Asep, sejumlah nomor telepon dimasukkan ke server Lawful Interception Management System tanpa melalui verifikasi. Nomor-nomor itu kemudian disadap tanpa kaitan dengan proses penegakan hukum. Polisi juga menduga para tersangka memerintahkan penghapusan file hasil penyadapan dari komputer sistem LIMS pada Oktober 2026.
Kasus ini terungkap setelah seorang petugas melaporkan dugaan penyadapan pada 30 Oktober 2026. Bareskrim telah memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli serta menyita 11 ponsel, satu iPad, dan empat flashdisk.
Para tersangka dijerat Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE. Asep menyebut penyidikan masih berada pada tahap awal.
Dengan dimulainya sidang etik terhadap Irjen Ahrie Sonta, kasus penyadapan ilegal yang menyasar Presiden dan sejumlah pihak memasuki babak baru. Publik menanti apakah proses etik ini berjalan transparan dan konsisten, bukan sekadar formalitas di tengah besarnya perhatian terhadap keterlibatan sejumlah perwira tinggi.


