Bareskrim Polri menetapkan tiga tersangka dalam kasus penyadapan ilegal yang menyasar Presiden RI Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, serta sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, ormas, LSM, dan pengusaha. Salah satu tersangka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan.
Dua tersangka lain adalah Irjen Ahrie Sonta Nasution, Kadiv Hukum Polri, dan Irjen Eko Hadi, Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri yang juga mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim. Ketiganya diduga melakukan penyadapan tanpa prosedur pada kurun 2025–2026.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengungkapkan, penyadapan dilakukan tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi. Nomor-nomor target dimasukkan ke server Lawful Interception Management System tanpa verifikasi, lalu disadap tanpa kaitan dengan proses penegakan hukum. “Para tersangka diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau illegal tapping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha,” kata Asep di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.
Sekitar Oktober 2026, file hasil sadapan dihapus dari sistem LIMS untuk menghilangkan jejak. Padahal, menurut Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010, penyadapan harus menjamin perlindungan HAM, legalitas, kepastian hukum, dan kerahasiaan, serta hanya dilakukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
Kementerian Pertahanan menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada aparat berwenang. Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemenhan, Brigjen Rico Ricardo Sirait, menyatakan pihaknya tidak berspekulasi atas isu yang beredar. “Seluruh proses penanganan, verifikasi, maupun tindak lanjut atas dugaan perkara tersebut sepenuhnya kami serahkan kepada proses hukum dan investigasi yang sedang berjalan di pihak kepolisian,” ujarnya.
Penyidik Dittipidsiber Bareskrim telah memeriksa 10 saksi dan tiga ahli. Sejumlah barang bukti disita: 11 unit ponsel, satu iPad, dan empat flashdisk. Selain tiga tersangka, satu orang berinisial SU masih diperiksa sebagai saksi.
Para tersangka dijerat pasal berlapis: Pasal 258 KUHP Nasional tentang tindakan melawan hukum yang mengancam keamanan dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara; Pasal 332 ayat 1 dan/atau ayat 2 KUHP dengan ancaman 6 tahun; serta Pasal 32 ayat 1 UU ITE tentang mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain, dengan ancaman 8 tahun penjara. Ketiganya ditahan di Rutan Bareskrim Polri.
Kasus ini menjadi pukulan telak bagi institusi Polri. Penyadapan ilegal yang diduga melibatkan pejabat tinggi, termasuk mantan Kapolri, bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga ancaman serius terhadap demokrasi dan keamanan negara. Publik menanti pengusutan tuntas tanpa tebang pilih, agar tidak ada kesan hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas.


