Hukum

Kejati Sulsel Buka Opsi Tahan Kembali Bahtiar Baharuddin Usai Praperadilan Ditolak

Kejati Sulsel Buka Opsi Tahan Kembali Bahtiar Baharuddin Usai Praperadilan Ditolak
Kejati Sulsel Buka Opsi Tahan Kembali Bahtiar Baharuddin Usai Praperadilan Ditolak

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan membuka peluang menahan kembali mantan Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas senilai Rp60 miliar. Opsi penahanan muncul setelah upaya praperadilan Bahtiar kembali kandas di Pengadilan Negeri Makassar.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Soetarmi, menyatakan seluruh kemungkinan langkah hukum terhadap tersangka masih terbuka, termasuk penahanan. Namun, penyidik saat ini memprioritaskan penyelesaian pemberkasan agar perkara segera dilimpahkan ke penuntutan.

“Semua kemungkinan bisa saja terjadi. Tapi, saat ini penyidik melakukan pemberkasan agar segera P-21,” kata Soetarmi, Senin (9/11/2026).

Menurutnya, keputusan penahanan akan mempertimbangkan syarat subjektif dan objektif sebagaimana diatur Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Langkah itu tidak serta-merta diambil, tetapi harus didasari pertimbangan hukum dan kebutuhan penyidikan.

Pernyataan Kejati muncul setelah Hakim Tunggal Arwana menolak seluruh permohonan praperadilan Bahtiar dalam perkara Nomor 50/Pid.Pra/2026/PN Mks. Putusan itu memastikan penetapan kembali Bahtiar sebagai tersangka sah menurut hukum.

KPK Periksa Dua Pegawai Diduga Bocorkan Penyidikan Kasus HGB ATR/BPN

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan ruang lingkup praperadilan terbatas pada pengujian aspek formil tindakan aparat penegak hukum. Dalil Bahtiar soal keterlibatan dan tanggung jawabnya dalam pengadaan bibit nanas dinilai menyentuh materi pokok perkara yang harus dibuktikan di persidangan, bukan melalui praperadilan.

Hakim juga menilai Kejati Sulsel telah memenuhi syarat minimal dua alat bukti baru yang sah dan berbeda sebelum menetapkan kembali Bahtiar sebagai tersangka. Keberatan soal penggunaan alat bukti sebelumnya ditolak karena alat bukti tetap dapat digunakan sepanjang belum ada putusan pengadilan yang menyatakan perolehannya tidak sah. Dalil tentang tidak dicantumkannya rincian hak tersangka dalam surat penetapan juga tidak diterima. Hakim menilai hak-hak tersebut secara faktual telah disampaikan penyidik saat pemeriksaan.

Kejati Sulsel menyambut baik putusan tersebut. Soetarmi menegaskan hasilnya membuktikan proses penyidikan dan penetapan kembali Bahtiar dilakukan secara profesional, terukur, dan sah menurut hukum acara pidana. “Putusan penolakan permohonan praperadilan hari ini membuktikan bahwa seluruh tindakan penyidikan dan penetapan tersangka kembali terhadap Saudara BB oleh Tim Penyidik Pidsus Kejati Sulsel telah dilaksanakan secara profesional, terukur, dan sah menurut hukum acara pidana dengan dukungan lebih dari dua alat bukti baru yang sah,” ujarnya.

Bahtiar sebelumnya sempat ditahan saat pertama kali ditetapkan sebagai tersangka pada awal Maret 2026. Namun, penahanan itu tidak berlangsung hingga persidangan. Ia mengajukan praperadilan dan permohonannya dikabulkan hakim, sehingga status tersangkanya gugur dan ia keluar dari tahanan setelah hampir tiga bulan. Kejati kemudian melanjutkan penyidikan dengan melengkapi alat bukti baru dan menetapkan kembali Bahtiar sebagai tersangka. Penetapan ulang itu kembali digugat, namun kali ini seluruh permohonan Bahtiar ditolak.

Dengan kandasnya upaya hukum tersebut, Kejati mengarahkan penanganan pada penyelesaian berkas penyidikan. Penyidik menargetkan perkara segera dinyatakan lengkap atau P-21 agar dapat dilanjutkan ke penuntutan. “Pasca-putusan praperadilan ini, Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sulsel akan segera fokus merampungkan pemberkasan perkara pokok atas nama Tersangka BB agar dapat secepatnya dilimpahkan ke tahap penuntutan dan disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar guna menguji materi pokok perkaranya,” tutup Soetarmi.

Sidang Etik Irjen Ahrie Sonta Digelar, Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Masuk Babak Baru

Meski demikian, peluang penahanan kembali Bahtiar masih menunggu keputusan penyidik berdasarkan ketentuan hukum. Sementara itu, perkara dugaan korupsi pengadaan bibit nanas senilai Rp60 miliar masih harus dibuktikan di persidangan Tipikor Makassar. Kuasa hukum Bahtiar, Irwan Muin, belum memberikan konfirmasi atas kandasnya upaya praperadilan tersebut.

Bantuan Polisi

Bantuan Polisi Polrestabes Makassar

Peristiwa






Pengaduan BID PROPAM

Pengaduan BID PROPAM Polda Sulsel

Teknologi






Politik