Hukum

Tersangka Penyadapan Presiden: Listyo Sigit dan Dua Jenderal Polri Dijerat Pasal Berlapis

Tersangka Penyadapan Presiden: Listyo Sigit dan Dua Jenderal Polri Dijerat Pasal Berlapis
Tersangka Penyadapan Presiden: Listyo Sigit dan Dua Jenderal Polri Dijerat Pasal Berlapis

Bareskrim Polri menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka kasus penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto. Listyo, yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan, ditahan bersama dua jenderal lain di Rutan Mabes Polri.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengumumkan penetapan itu dalam jumpa pers di Mabes Polri, Selasa (3/11/2026). “Penyidik telah menetapkan tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH,” kata Asep. LSP merujuk Listyo Sigit Prabowo, ASN adalah Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta, dan EH ialah Irjen Pol Eko Hadi Santoso.

Selain Presiden, penyadapan disebut menyasar pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, hingga pengusaha. “Para tersangka diduga melakukan penyadapan tanpa prosedural atau illegal tapping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha,” ujar Asep.

Modusnya menggunakan sistem Lawful Interception Management System. Sejumlah nomor dimasukkan ke server LIMS tanpa verifikasi, lalu disadap tanpa kaitan dengan penyelidikan atau penyidikan. Dugaan perbuatan berlangsung pada 2025–2026. Sekitar Oktober 2026, berkas hasil sadapan di sistem LIMS diduga dihapus untuk menghilangkan jejak. Kasus ini terungkap setelah seorang petugas melapor pada 30 Oktober 2026.

Penyidik telah memeriksa 10 saksi dan tiga ahli. Barang bukti disita berupa 11 unit ponsel, satu iPad, dan empat flashdisk. Selain tiga tersangka, satu orang berinisial SU masih diperiksa sebagai saksi.

KPK Periksa Dua Pegawai Diduga Bocorkan Penyidikan Kasus HGB ATR/BPN

Para tersangka dijerat Pasal 258 ayat 1 KUHP dengan ancaman 10 tahun penjara, Pasal 332 ayat 1 KUHP dengan ancaman 6 tahun, serta Pasal 32 ayat 1 juncto Pasal 48 UU ITE dengan ancaman 8 tahun dan denda maksimal Rp2 miliar. “Para tersangka ditahan di Rutan Mabes Polri,” tegas Asep.

Irwasum Polri Komjen Pol Asep Edi Suheri menegaskan dugaan penyadapan itu murni perbuatan oknum, bukan kebijakan institusi. Pemeriksaan dilakukan Bareskrim dan Divpropam, dengan pengawasan Itwasum agar proses berjalan profesional dan proporsional. Polri, katanya, telah memiliki aturan penyadapan melalui Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010.

Penetapan tersangka terhadap mantan Kapolri dan dua jenderal aktif menjadikan kasus ini ujian besar bagi institusi Polri. Publik menanti pengusutan tuntas, termasuk motif dan kemungkinan pihak lain, agar penyadapan ilegal tidak berhenti pada tiga nama.

Bantuan Polisi

Bantuan Polisi Polrestabes Makassar

Peristiwa






Pengaduan BID PROPAM

Pengaduan BID PROPAM Polda Sulsel

Teknologi






Politik