Hukum

Korupsi Rp1,27 Miliar, Kejari Jeneponto Tahan Mantan Kadis PUPR hingga TFL

Kerugian Rp1,27 Miliar, Kejari Jeneponto Tahan Mantan Kadis PUPR hingga TFL
Kerugian Rp1,27 Miliar, Kejari Jeneponto Tahan Mantan Kadis PUPR hingga TFL

Kejaksaan Negeri Jeneponto menetapkan empat tersangka dalam dugaan korupsi pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum jaringan perpipaan Dana Alokasi Umum Earmark Tahun Anggaran 2023 dan 2024. Proyek yang tersebar di 24 lokasi itu mengakibatkan kerugian keuangan negara hingga Rp1,27 miliar. Keempat tersangka langsung ditahan di Rutan Kelas IIB Jeneponto selama 20 hari.

Penetapan tersangka dan penahanan diumumkan dalam konferensi pers di Kantor Kejari Jeneponto, Jalan Pelita, Kecamatan Binamu, Rabu (18/11/2026) sore. Kajari Jeneponto, Akhmad Heru Prasetyo, mengatakan berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, kerugian negara mencapai Rp1.279.108.185,52. “Total kerugian negara berdasarkan hasil audit BPKP sekitar Rp1,2 miliar,” kata Heru.

Keempat tersangka adalah MJA, mantan Kepala Dinas PUPR Jeneponto selaku Pengguna Anggaran; S, mantan Kepala Bidang Cipta Karya selaku Pejabat Pembuat Komitmen; serta MS dan NB yang merupakan Tenaga Fasilitator Lapangan. Penyidik menduga mereka berperan dalam penyimpangan proyek, mulai dari perencanaan dan penetapan lokasi, pengaturan penyusunan Rencana Anggaran Biaya, pengarahan pembelian material, hingga dugaan pemotongan dan penerimaan dana dari setiap pencairan pekerjaan.

Penyidikan menemukan sejumlah indikasi penyimpangan. Penetapan lokasi tidak didasarkan pada perencanaan dan kebutuhan masyarakat secara memadai. Penyusunan RAB yang semestinya dilakukan Kelompok Keswadayaan Masyarakat justru dikerjakan TFL. Penyidik juga menemukan dugaan penggelembungan harga pembelian pompa dan bak reservoir serta kekurangan volume pekerjaan fisik. Bahkan, ada dugaan pemotongan dana sekitar 20 persen dari setiap pencairan termin yang mengalir kepada pihak terkait.

Heru menyebut penyidikan perkara berlangsung sejak 31 Maret 2026. Tim penyidik telah memeriksa 186 saksi dan empat ahli serta mengumpulkan dokumen, barang bukti, dan bukti elektronik. Para tersangka disangkakan Pasal 603 sebagai dakwaan primair dan Pasal 604 sebagai dakwaan subsidair UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. “Ancaman hukumannya 2 sampai 20 tahun,” tegas Heru.

Bareskrim Geledah Rumah di Cipete, Diduga Posko Irjen Eko Hadi dalam Kasus Penyadapan dan Makar

Meski telah menetapkan empat tersangka, Kejari Jeneponto belum menutup kemungkinan adanya pihak lain yang terseret. Penyidik masih mendalami keterlibatan pihak lain berdasarkan alat bukti dan fakta yang ditemukan. Kejaksaan juga melakukan penelusuran aset untuk mengoptimalkan pemulihan kerugian keuangan negara. “Kami akan berdasarkan pada alat bukti, dan tidak menutup kemungkinan apabila ada alat bukti dan fakta persidangan,” ujarnya.

Keempat tersangka menjalani penahanan selama 20 hari, terhitung 18 November hingga 7 Desember 2026. Kejari Jeneponto menegaskan penanganan perkara dilakukan secara profesional dan objektif dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah.

Dengan kerugian negara Rp1,27 miliar dan proyek di 24 lokasi, kasus ini bukan sekadar soal administrasi. Penyidik menegaskan komitmen mengusut tuntas, termasuk kemungkinan pihak lain. Kini publik menanti apakah penelusuran aset dan pengembangan penyidikan benar-benar memulihkan kerugian negara, bukan berhenti pada empat nama yang ditahan.

Bantuan Polisi

Bantuan Polisi Polrestabes Makassar

Peristiwa






Pengaduan BID PROPAM

Pengaduan BID PROPAM Polda Sulsel

Teknologi






Politik