Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya akan disahkan menjadi undang-undang pada Kamis (19/11/2026). Rapat Paripurna DPR dijadwalkan berlangsung sekitar pukul 09.30 WIB.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman membenarkan pengesahan tersebut. “Iya,” ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
DPR dan pemerintah telah menyepakati RUU Perampasan Aset dibawa ke Rapat Paripurna terdekat. Persetujuan diambil dalam rapat Komisi III yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. “Komisi III DPR RI dan pemerintah, apakah naskah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat dua, yaitu pengambilan keputusan atas RUU tersebut, yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR terdekat?” ujar Dasco. Anggota DPR pun menjawab setuju.
Dasco kemudian meminta persetujuan lebih tegas dari pemerintah. Perwakilan fraksi dan pemerintah diminta menandatangani naskah RUU. Pihak yang diminta menandatangani antara lain Wakil Menteri Hukum, Wakil Menteri Sekretaris Negara, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, serta Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Wakil Menteri Hukum Eddy OS Hiariej mengungkapkan ruang lingkup tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset. Cakupannya meliputi tindak pidana korupsi, narkotika dan psikotropika, pendanaan terorisme, penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
“Ruang lingkup tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset meliputi tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika dan psikotropika, tindak pidana pendanaan terorisme, tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan-bahan berbahaya, tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas,” ujar Eddy.
Dengan pengesahan besok, RUU Perampasan Aset menandai babak baru pemberantasan kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan. Bagi penegak hukum, aturan ini memberi dasar merampas aset hasil tindak pidana tanpa harus menunggu putusan pidana. Namun, ujian sesungguhnya ada pada pelaksanaan: memastikan perampasan berjalan adil, transparan, dan tidak menjadi alat balas dendam politik.


