Megapolitan

Sengketa Parkir Pasar Butung Makassar Belum Usai, PD Pasar dan PD Parkir Sama-Sama Klaim Kewenangan

Sengketa Parkir Pasar Butung Makassar Belum Usai, PD Pasar dan PD Parkir Sama-Sama Klaim Kewenangan
Sengketa Parkir Pasar Butung Makassar Belum Usai, PD Pasar dan PD Parkir Sama-Sama Klaim Kewenangan

Sengketa pengelolaan lahan parkir di kawasan Pasar Butung, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, belum menemui titik terang. Perumda Pasar Makassar Raya dan PD Parkir Makassar Raya sama-sama mengklaim berhak mengelola area tersebut, meski pertemuan penyelesaian sudah digelar.

Polemik mencuat setelah petugas kedua badan usaha milik daerah itu terlibat adu mulut di area Pasar Butung, Kecamatan Wajo, Senin (2/11/2026). Percekcokan terekam kamera dan viral di media sosial. Dalam video, petugas PD Parkir mencegat petugas PD Pasar yang mengendarai motor. Keduanya bertikai diduga karena perebutan pengelolaan lahan parkir tepi jalan kawasan pasar, termasuk mempertanyakan uang setoran yang ditarik dan ditahan.

Direktur Operasional PD Pasar Makassar Raya, Rusli Patara, menegaskan pihaknya tidak merebut lahan parkir. Ia menyebut PD Pasar hanya menjalankan kewenangan sesuai regulasi. Dasar hukum yang dirujuk adalah Peraturan Daerah Makassar Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengurusan Pasar, diperkuat Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2004 tentang petunjuk teknis pelaksanaannya. “Dalam regulasi, kami hingga radius 100 meter dari wilayah pasar masih dalam pengelolaan kami,” jelas Rusli.

PD Pasar juga merujuk Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perumda Pasar Makassar Raya. Berdasarkan aturan itu, PD Pasar mengklaim berhak memungut jasa pengelolaan pasar yang mencakup penggunaan areal, pelataran, bangunan pasar, termasuk perparkiran. “Pengelolaan dan pemungutan jasa parkir di area Pasar Butung merupakan bagian dari kewenangan Perumda Pasar Makassar Raya,” tegasnya.

Menurut Rusli, persoalan ini sudah dibahas dalam pertemuan di kantor PD Pasar Makassar Raya pada Kamis (4/11/2026). Pertemuan menghadirkan jajaran direksi kedua pihak dan menghasilkan kesepakatan sementara bahwa parkir di sekeliling Pasar Butung dikelola PD Pasar. Kendati begitu, ia membuka ruang jika keputusan itu masih dipermasalahkan. Kebijakan lanjutan diserahkan kepada Wali Kota Makassar selaku pemilik kuasa BUMD.

Gubernur Sulsel Ingin TPA Antang Disulap Jadi Hutan Kota

Di sisi lain, PD Parkir menilai keputusan akhir belum final. Direktur Utama PD Parkir Makassar Raya, Adi Rasyid Ali, menyatakan pihaknya menunggu mediasi yang difasilitasi Sekda Makassar Andi Zulkifly Nanda dan Kabag Perekonomian Muh Amri. “Poinnya, PD Parkir urus parkir, PD Pasar urus pasar,” ujarnya.

Kabag Humas PD Parkir Makassar Raya, Asrul, menambahkan polemik akan dibahas lebih lanjut dengan mempertemukan kedua pihak bersama bagian hukum. PD Parkir mengklaim memiliki dasar hukum mengelola parkir berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2021, Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Perda Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Perhubungan. “Ini bukan persoalan siapa yang paling dekat dengan kawasan pasar, tetapi siapa yang secara hukum diberikan kewenangan mengelola objek parkir tersebut,” papar Asrul.

Ia menegaskan, jika lokasi merupakan parkir tepi jalan umum yang telah ditetapkan dan ditugaskan kepada Perumda Parkir, pengelolaannya harus dihormati sesuai ketentuan. Namun, hingga kini belum ada titik temu resmi. Mediasi yang difasilitasi Sekda Makassar menjadi penentu apakah sengketa ini selesai secara regulatif atau berlarut-larut. Yang dibutuhkan bukan sekadar klaim kewenangan, melainkan kepastian hukum agar petugas di lapangan tidak kembali bersitegang dan pelayanan parkir di Pasar Butung berjalan tertib.

Bantuan Polisi

Bantuan Polisi Polrestabes Makassar

Peristiwa






Pengaduan BID PROPAM

Pengaduan BID PROPAM Polda Sulsel

Teknologi






Politik