Infrastruktur

Gubernur Sulsel Ingin TPA Antang Disulap Jadi Hutan Kota

Gubernur Sulsel Ingin TPA Antang Disulap Jadi Hutan Kota
Gubernur Sulsel Ingin TPA Antang Disulap Jadi Hutan Kota

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mendorong kawasan Tempat Pembuangan Akhir Antang di Makassar dikembangkan menjadi hutan kota. Menurutnya, kawasan itu berpotensi ditata sebagai ruang terbuka hijau yang memberi manfaat bagi warga dan lingkungan.

Hal itu disampaikan Andi Sudirman usai menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Makassar dalam rangka HUT ke-419 Kota Makassar di Balai Kota Makassar, Senin (9/11/2026). “Kami tadi juga berdiskusi bagaimana kawasan ini bisa didorong menjadi hutan kota,” kata Sudirman kepada jurnalis.

Ia juga menyoroti perubahan wajah Makassar, terutama kebersihan, keindahan, dan penataan kawasan perkotaan. Menurutnya, pembenahan itu mulai mendapat respons positif dari masyarakat maupun pengunjung dari luar daerah. Ia mengapresiasi komunikasi dan koordinasi Pemprov Sulsel dengan Pemkot Makassar dalam dua tahun terakhir.

“Saya memberikan apresiasi kepada Pak Wali Kota atas penataan dan keindahan Kota Makassar. Luar biasa perubahan yang dilakukan, termasuk keberanian untuk bergerak menata kembali PKL,” ujarnya. “Alhamdulillah, sudah banyak komentar positif dari para pengunjung yang masuk ke Makassar. Terima kasih kepada Pak Wali Kota dan seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar,” tuturnya.

Di sisi lain, Sudirman menilai persoalan persampahan masih menjadi pekerjaan penting. Pemprov Sulsel bersama Pemkot Makassar mendorong koordinasi dengan pemerintah pusat untuk menghadirkan sistem pengelolaan sampah lebih modern. Salah satu opsi yang didorong adalah teknologi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik. Upaya itu sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam mencari solusi persoalan sampah di berbagai daerah.

Sengketa Parkir Pasar Butung Makassar Belum Usai, PD Pasar dan PD Parkir Sama-Sama Klaim Kewenangan

Sudirman juga mengingatkan agar penataan kota tidak mengabaikan keberlangsungan ekonomi masyarakat. Pemerintah perlu menyiapkan lokasi alternatif bagi PKL dan pelaku usaha mikro yang terdampak penertiban. “Tentu di sisi lain, bagaimana menempatkan lokasi-lokasi bagi mereka yang sudah dipindahkan atau sudah lama beroperasi di situ, agar ada solusi. Kami juga siap membantu melakukan kolaborasi dengan Kota Makassar,” tegasnya.

Ia menyatakan Pemprov Sulsel siap berkolaborasi dengan Pemkot Makassar dalam pemberdayaan pedagang. Penataan kawasan, menurutnya, harus tetap memberi ruang bagi masyarakat untuk mencari nafkah. Sudirman menyebut Pemprov Sulsel telah mengalokasikan anggaran pembangunan lebih dari Rp700 miliar untuk Kota Makassar. Anggaran itu tersebar pada sejumlah program, mulai dari pembangunan kawasan Center Point of Indonesia, Sudiang, jalan, hingga bantuan pembangunan rumah ibadah. “Untuk pembangunan yang masuk di Kota Makassar, ada sekitar Rp700 miliar lebih. Di CPI kurang lebih Rp500 sampai Rp600 miliar, kemudian Sudiang, jalan, beberapa pembangunan bantuan, rumah ibadah, dan masih banyak lagi,” jelasnya.

Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan pembangunan kota membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan pemerintah provinsi, DPRD, Forkopimda, dunia usaha, dan masyarakat. Ia mengakui masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan untuk mewujudkan Makassar sebagai kota ideal. Kolaborasi menjadi kunci mempercepat pembangunan.

“Perjalanan ini masih sangat panjang untuk mencapai posisi atau kondisi ideal sebuah kota. Banyak hal yang harus kita selesaikan. Tetapi ini tidak mungkin bisa berjalan sendiri. Makassar bukan kota yang bisa tumbuh dengan sendirinya,” ujar Munafri.

Ia menyampaikan terima kasih atas dukungan dan arahan Gubernur Sulsel beserta jajaran pemerintah provinsi. Menurutnya, berbagai capaian pembangunan Makassar merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen. “Ini merupakan kewajiban yang harus kita jalankan. Apresiasi yang diberikan merupakan dampak dari apa yang kita kerjakan bersama,” tuturnya.

Pesta Miras Berkedok Live Music di Makassar Dibubarkan, Pengunjung Bayar Rp35 Ribu

Munafri juga menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kota. Pemerintah harus memastikan warga memiliki ruang untuk beraktivitas, mengembangkan potensi, dan menghasilkan kegiatan produktif. “Bagaimana kegiatan warga kota ini bisa terfasilitasi oleh pemerintah. Proses pemberdayaan harus bisa berjalan sehingga aktivitas yang terjadi di Kota Makassar ini merupakan aktivitas yang produktif,” ungkapnya.

Dengan dorongan menjadikan TPA Antang hutan kota, apresiasi atas penataan Makassar, serta rencana teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik, Pemprov dan Pemkot menegaskan pembangunan tidak hanya soal keindahan. Yang terpenting, penataan kota harus berjalan seiring dengan solusi sampah, ruang bagi pedagang, dan pemberdayaan warga. Kolaborasi menjadi kata kunci, karena Makassar tidak bisa tumbuh sendiri.

Bantuan Polisi

Bantuan Polisi Polrestabes Makassar

Peristiwa






Pengaduan BID PROPAM

Pengaduan BID PROPAM Polda Sulsel

Teknologi






Politik