Gedung DPRD Sulawesi Selatan yang rusak parah akibat terbakar saat unjuk rasa pada Agustus 2025 dipastikan dibongkar total. Bangunan di Jalan Urip Sumoharjo, Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Makassar, itu tidak lagi direhabilitasi karena struktur gedung lama dinilai sudah tidak layak dipertahankan. Sebagai gantinya, pemerintah akan membangun gedung baru dengan desain lebih modern.
Keputusan itu diambil setelah uji laboratorium Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyimpulkan struktur bangunan lama tidak memungkinkan untuk diperbaiki. Rencana pembangunan kembali gedung wakil rakyat Sulsel dibahas dalam rapat kerja evaluasi proyek penanganan Gedung DPRD Sulsel di Ruang Rapat Komisi D, Kantor Dinas BMBK Sulsel, Selasa (29/9/2026), yang dipimpin Ketua Komisi D DPRD Sulsel Kadir Halid.
Kadir memaparkan desain baru mencakup gedung paripurna dan gedung kesekretariatan setinggi delapan lantai. Menurutnya, fasilitas di gedung baru tergolong mewah karena setiap anggota dewan akan mendapat ruang pribadi di lantai 8. “Gedung ini agak mewah karena nanti di ruang kesekretariatan lantai 8 itu sudah ada ruangan masing-masing anggota. Masing-masing anggota sudah ada ruangan tersendiri, ruang pribadi,” ujarnya.
Pembagian fungsi ruang dirancang lebih tertata. Seluruh lantai dasar akan digunakan sebagai area parkir dengan daya tampung sekitar 130 kendaraan roda dua dan roda empat. Lantai 2 dan 3 disiapkan untuk jajaran Sekretariat DPRD Sulsel, sedangkan lantai 4 hingga 8 menjadi ruang kerja para legislator.
Meski menyetujui konsep bangunan baru, Kadir menyoroti desain Ruang Badan Anggaran (Banggar) di lantai 2 Gedung Tower atau menara komisi. Ia menilai ruangan itu terlalu sempit dan meminta Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Sulsel mengubahnya kembali ke posisi awal. “Sementara Gedung Tower itu ada ruangan Banggar di lantai 2. Itu kita minta ada perubahan karena kondisi sekarang itu sempit. Kita minta supaya dikembalikan ke posisi awal karena Banggar itu kan 40 orang,” kata politisi Partai Golkar tersebut.
Ia menambahkan, ruangan tersebut tidak akan muat jika tim TAPD ikut bergabung. “Kalau desain sekarang ini tidak muat. Kalau ditambah tim TAPD itu sampai 50-60 orang. Jadi memang sangat sempit kalau tidak dirubah kembali ke posisi awal. Nah, kita minta itu,” tegasnya.
Soal pembiayaan, Kadir memastikan anggaran rekonstruksi berasal dari APBN melalui Kementerian PU dan sudah siap. Namun, ia enggan menyebut nilai anggarannya. Saat ini, proses masih berfokus pada penyelesaian dokumen perencanaan dan desain teknis. “Desain Gedung Paripurna dan Kesekretariatan ini harus selesai 20 November. Kemudian Desember itu sudah mulai lelang, mudah-mudahan langsung ada pemenangnya sehingga Januari 2027 sudah mulai action,” jelasnya.
Pengerjaan fisik diperkirakan memakan waktu 16 hingga 24 bulan. Selama proses itu, anggota dewan dan pegawai Sekretariat DPRD Sulsel masih menumpang berkantor di gedung sewa-pinjam Pemprov Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar. “Besar sekali kita masih tinggal di sewa-pinjam di sini (Jl AP Pettarani) kurang lebih satu tahun lagi,” kata Kadir.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BPBPK Sulsel, Anugrah, menuturkan proyek ini awalnya direncanakan sebatas rehabilitasi berat. Namun, hasil uji laboratorium dan kajian teknis menunjukkan struktur bangunan tidak lagi bisa diperbaiki. “Untuk gedung paripurna, pada awalnya sebenarnya masuk ke rehabilitasi. Tetapi dalam perjalanan, existing ternyata struktur bangunannya sudah tidak bisa lagi direhab. Mungkin karena kondisi bangunannya sudah tua,” ujar Anugrah.
Dengan demikian, Gedung DPRD Sulsel akan dibongkar total dan dibangun ulang tahun depan. Proyek ini tidak sekadar menggantikan bangunan yang terbakar, tetapi juga menghadirkan fasilitas baru yang lebih modern dan tertata bagi wakil rakyat Sulsel.
