Dukungan mayoritas pengurus kabupaten dan kota kepada salah satu calon Ketua Partai Golkar Sulawesi Selatan berpotensi gugur. Hal ini menyusul masa jabatan sejumlah pengurus daerah yang akan berakhir sepanjang 2026.
Jika Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Golkar Sulsel tidak segera digelar, rekomendasi yang telah dikeluarkan pengurus lama berisiko tidak lagi memiliki kekuatan. Kepengurusan baru di tingkat kabupaten/kota diperkirakan akan membuka komunikasi ulang dengan seluruh figur calon.
Pelaksana tugas Ketua Golkar Sulsel, Muhidin M. Said, menyebut keputusan waktu Musda masih menunggu pertimbangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
“Nanti dilihat pertimbangan DPP. Apakah perlu musda dalam waktu dekat atau menunggu kepengurusan daerah selesai masa jabatannya,” kata Muhidin, Senin (26/1/2026).
Ia mengungkapkan, Februari mendatang Golkar Sulsel akan melakukan konsolidasi melalui road show ke tiga daerah pemilihan DPR RI sebagai persiapan Pemilu 2029.
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Komunikasi Publik DPD I Golkar Sulsel, La Kama Wiyaka, memastikan seluruh kepengurusan DPD II kabupaten/kota berakhir pada 2026, meski tidak bersamaan.
“Semua SK kepengurusan DPD II habis tahun ini,” ujarnya.
Pengamat politik dari Profetik Institute, Muhammad Asratillah, menilai situasi ini mencerminkan tarik ulur antara aspirasi daerah dan kewenangan pusat di tubuh Golkar.
“Jika Musda digelar setelah kepengurusan daerah berganti, peta dukungan sangat mungkin berubah,” kata Asratillah.
