Tekanan ekonomi masyarakat Sulawesi Selatan semakin terasa. Inflasi tahunan daerah ini menembus 4,24 persen pada Oktober 2026, melampaui batas atas sasaran nasional, dengan lonjakan harga pangan sebagai pemicu utama.
Badan Pusat Statistik Sulsel mencatat Indeks Harga Konsumen sebesar 113,44 pada Oktober 2026. Angka inflasi year on year tersebut naik dari 3,75 persen pada September, menandakan tekanan harga yang belum sepenuhnya terkendali. Secara bulanan, Sulsel mengalami inflasi 0,57 persen, sementara inflasi kumulatif sejak awal tahun mencapai 3,81 persen.
Sasaran inflasi nasional yang ditetapkan pemerintah bersama Bank Indonesia adalah 2,5 persen dengan toleransi plus minus 1 persen, atau berada di rentang 1,5 hingga 3,5 persen. Dengan capaian 4,24 persen, Sulsel telah melampaui batas atas tersebut.
Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar dengan inflasi tahunan 7,71 persen, jauh di atas inflasi umum. Cabai rawit memberikan andil terbesar 0,49 persen, disusul emas perhiasan 0,25 persen, daging ayam ras 0,17 persen, bensin 0,15 persen, serta ikan layang atau benggol 0,14 persen. Komoditas lain seperti cabai merah dan minyak goreng masing-masing 0,13 persen, nasi dengan lauk 0,13 persen, ikan bandeng 0,11 persen, serta tomat dan sigaret kretek mesin masing-masing 0,09 persen.
Pengamat ekonomi Universitas Hasanuddin, Abdul Razak Munir, menilai kenaikan ini menunjukkan tekanan harga yang semakin kuat. “Kenaikan inflasi tahunan Sulawesi Selatan menjadi 4,24 persen pada Oktober 2026 menunjukkan adanya tekanan harga yang semakin kuat dibanding bulan sebelumnya,” ujarnya, Senin (2/11/2026). Menurutnya, inflasi lebih banyak didorong gangguan pasokan dan kenaikan harga komoditas tertentu, bukan lonjakan permintaan berlebihan.
Senada, pengamat ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar, Abdul Muttalib Hamid, menyebut kondisi ini sebagai tren eskalatif yang didorong volatile food. “Ini adalah tren eskalatif yang didorong volatile food, bukan demand-pull,” jelasnya. Ia menyoroti inflasi bulanan Sulsel 0,57 persen yang jauh lebih tinggi dibanding nasional 0,22 persen, serta inflasi kumulatif yang terus terakumulasi.
Dampak inflasi tidak merata. Kelompok berpendapatan rendah menanggung beban terberat karena sekitar 60 hingga 70 persen pengeluaran mereka digunakan untuk makanan. Ketika kelompok pangan mengalami inflasi 7,71 persen, kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari semakin tertekan. Masyarakat berisiko mengubah pola konsumsi dari protein hewani ke karbohidrat yang lebih murah, serta menggerus tabungan untuk kebutuhan nonpangan seperti transportasi yang juga naik 3,79 persen.
Abdul Muttalib memperingatkan jika tidak diintervensi, inflasi ini dapat mendorong peningkatan kemiskinan sementara di perkotaan Makassar dan sekitarnya. “Jika tidak diintervensi dengan operasi pasar, subsidi transportasi logistik pangan, dan penyaluran bantuan pangan tepat sasaran, inflasi 4,24 persen ini bisa mendorong peningkatan kemiskinan transien di perkotaan Makassar dan sekitarnya,” tegasnya.
Secara wilayah, Kota Makassar mencatat inflasi tahunan tertinggi 4,55 persen dengan IHK 113,89, sementara terendah di Kabupaten Bulukumba 2,86 persen dengan IHK 111,34. Selain pangan, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi 4,74 persen, restoran 4,15 persen, transportasi 3,79 persen, pendidikan 2,80 persen, dan perlengkapan rumah tangga 2,33 persen.
Abdul Razak menilai angka 4,24 persen relatif tinggi karena keluar dari rentang sasaran nasional, tetapi belum mengkhawatirkan. Dibandingkan sejumlah provinsi dengan inflasi di atas 5 persen, Sulsel masih di tingkat menengah. Namun, ia mengingatkan pemerintah daerah tidak boleh menganggap ini persoalan ringan. Pengendalian inflasi harus diarahkan pada stabilisasi harga pangan dan penguatan distribusi antardaerah.
Dengan inflasi tahunan 4,24 persen dan bulanan 0,57 persen, pemerintah daerah menghadapi tantangan menahan tekanan harga pada sisa tahun ini. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, setiap kenaikan harga bahan pokok berarti berkurangnya ruang memenuhi kebutuhan lain. Inflasi Sulsel memang belum berada pada fase krisis, tetapi ketika harga pangan terus naik dan daya beli mulai tergerus, sinyal kewaspadaan itu tidak boleh dibiarkan berubah menjadi persoalan ekonomi yang lebih besar.


