Ekonomi

Natuna Rogoh Rp3,5 Miliar per Bulan untuk Gaji 2.178 PPPK Paruh Waktu

Natuna Rogoh Rp3,5 Miliar per Bulan untuk Gaji 2.178 PPPK Paruh Waktu
Natuna Rogoh Rp3,5 Miliar per Bulan untuk Gaji 2.178 PPPK Paruh Waktu

Pemerintah Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, mengalokasikan sekitar Rp3,5 miliar per bulan untuk membayar gaji 2.178 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu. Anggaran sebesar itu belum termasuk hitungan jika status mereka berubah menjadi PPPK Penuh Waktu.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Natuna, Muhammad Alim Sanjaya, mengatakan PPPK Paruh Waktu saat ini terdiri atas tenaga guru, kesehatan, dan teknis. Jumlahnya semula sekitar 2.250 orang, lalu berkurang 72 orang karena mengundurkan diri, berhenti, maupun memasuki usia purna tugas. “Seiring berjalan waktu, jumlah tersebut berkurang sebanyak 72 orang,” ujarnya saat dikonfirmasi di Natuna, Selasa (17/11/2026).

Pemerintah pusat telah memberi arahan soal peluang pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu. Pemkab Natuna melalui instansi terkait bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah sudah memetakan kebutuhan pegawai dan menghitung kemampuan anggaran bila perubahan status terjadi. “Untuk kebutuhan anggaran apabila status mereka berubah menjadi PPPK Penuh Waktu, sudah dihitung TAPD. Namun, besaran anggaran yang dibutuhkan masih dalam pembahasan,” kata Alim Sanjaya.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, gaji PPPK Penuh Waktu disesuaikan dengan golongan, dari golongan 1 hingga golongan 10. Gaji terendah golongan 1 sebesar Rp1.938.500, sedangkan tertinggi golongan 10 mencapai Rp3.444.200 per bulan.

Sementara gaji PPPK Paruh Waktu mengikuti penghasilan yang diterima saat masih berstatus tenaga non-ASN atau honorer. Besarannya bervariasi, mulai Rp1 juta hingga Rp7 juta per bulan. “Jika nantinya seluruh PPPK Paruh Waktu diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu, besaran gaji tertinggi berdasarkan golongan tersebut mencapai Rp3.444.200 per bulan,” ucapnya.

Harga Emas Antam Hari ini Anjlok Rp30.000 per Gram, Buyback Turun Lebih Dalam

Untuk perubahan status khusus guru, Pemkab Natuna sudah mendapatkan arahan. BKPSDM bersama Dinas Pendidikan Natuna akan ke pusat dalam waktu dekat membahas kebutuhan guru di wilayah itu. Formasi lain masih menunggu arahan lanjutan. “Pemkab Natuna bersama beberapa daerah di Sumatra diundang ke Jakarta untuk merumuskan kebijakan PPPK paruh waktu guru ke penuh waktu,” katanya.

Dengan 2.178 pegawai dan anggaran Rp3,5 miliar per bulan, beban fiskal Natuna sudah nyata. Jika seluruh PPPK Paruh Waktu beralih status, kebutuhan anggaran bisa membengkak. Karena itu, pemetaan kebutuhan dan kapasitas keuangan daerah menjadi penentu agar janji pengangkatan tidak berujung pada beban anggaran yang tak terbayar.

Bantuan Polisi

Bantuan Polisi Polrestabes Makassar

Peristiwa






Pengaduan BID PROPAM

Pengaduan BID PROPAM Polda Sulsel

Teknologi






Politik