‘Panglima harus bertanggung jawab’
Dalam wawancara dengan sejumlah media lokal, Direktur LBH Banda Aceh, Aulianda Wafisa, menyebut penertiban yang dilakukan oleh aparat TNI berlangsung represif.
Mereka menggunakan senjata api laras panjang saat mencoba membubarkan massa konvoi.
Menurut Aulianda, aksi konvoi tersebut merupakan wujud kekecewaan sebagian rakyat Aceh atas lambannya negara dalam menangani bencana alam yang terjadi di Aceh.
Bendera yang mereka bawa juga tidak bisa diasosiasikan dalam bentuk sikap politik yang menentang pemerintah.
Senada, Amnesty International Indonesia menilai dalih penertiban bendera bulan bintang ataupun klaim gangguan lalu lintas sama sekali tidak sebanding dengan kekerasan berlebih yang ditampilkan oleh aparat TNI.
“Insiden kekerasan di Krueng Mane, Aceh Utara, bukan sekadar gesekan di lapangan, melainkan pelanggaran serius terhadap Hak Asasi Manusia (HAM),” kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, dalam keterangan persnya, Jumat (26/12).
“Tindakan represif yang diduga dilakukan aparat gabungan TNI/Polri terhadap relawan yang hendak menyalurkan bantuan ke Aceh Tamiang mencerminkan arogansi kekuasaan. Inisiatif kemanusiaan warga direspons dengan razia, pelarangan ekspresi bendera, pukulan, tendangan, dan laras senjata,” dia menambahkan.
Pihaknya mendesak penyelidikan independen dan transparan yang melibatkan Komnas HAM untuk mengusut tuntas para pelaku kekerasan dalam peristiwa ini.
“Negara harus berhenti menggunakan pendekatan keamanan militeristik dalam merespons inisiatif warga sipil, apalagi di tengah bencana,” ujar Usman.
Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) meminta panglima TNI bertanggung jawab terhadap situasi ini.
Ketua PBHI, Julius Ibrani, juga meminta Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin merespon tindakan anggotanya dengan tegas dan Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi.
“Bertindaklah segera Presiden Prabowo, bertindaklah dengan tegas Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, tindaklah pasukan Anda, evaluasilah anggota Anda, Panglima TNI Agus Subianto, agar tetap menjaga situasi kondusif,” kata Julis.
Pengakuan pembawa bendera bulan bintang
BBC News Indonesia mewawancarai salah satu pembawa bendera bulan bintang untuk mengetahui maksud tindakan mereka.
Namanya Teuku Samsul Rizal. Dia merupakan eks kombatan GAM Wilayah Pase Aceh Utara, yang kini tergabung dalam Komite Peralihan Aceh (KPA).
Pada 25 Desember lalu, Samsul Rizal hanya ikut aksi damai, tidak termasuk ke dalam rombongan pembawa bantuan yang diadang TNI.
Namun, Samsul ikut konvoi bendera bersama massa lainnya menggunakan sepeda motor di depan kantor bupati Aceh Utara.
Dia mengaku tidak menyangka kalau konvoi bantuan dari organisasinya akan diadang oleh TNI.
Sebab, sejak awal niat mereka hanya ingin menyalurkan bantuan, dengan membawa bendera Aceh sebagai identitas pemberi bantuan.
Menurut Samsul, bendera itu adalah bendera Aceh, seperti yang tertuang Undang-undang Pemerintahan Aceh (UU PA) dan qanun.
“Kami lihat orang lain bawa logo, bawa bendera ataupun bawa simbol. Orang KPA pun kan enggak ada salahnya bawa bendera bintang bulan. Merujuk pada UU PA, qanun, ini sudah bendera Aceh gitu,” kata Samsul kepada wartawan Fazil yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Jumat (26/12).
Samsul mengklaim berulang kali mengatakan, “tidak ada rencana untuk memerdekakan Aceh dalam situasi bencana ini” dan pihaknya tidak mau “mengambil keuntungan” dari situasi ini.
“Sekarang ayo kita sama-sama atas nama kemanusiaan, apakah KPA, apakah GAM, apakah
TNI, apakah Polri, apakah instansi apapun, ayo kita bantu saudara-saudara kita yang lagi membutuhkan ini,” ujarnya.
Meski dia mengajak untuk fokus terhadap penanganan bencana, masih ada pertanyaan yang mengganjal di benak Samsul.
Dia jadi mempertanyakan, apa sebenarnya status bendera yang dia yakini sebagai bendera Aceh itu?
Samsul minta pemerintah daerah dan pemerintah pusat duduk bersama untuk membahasnya, agar tidak jatuh korban lagi.
“Tolong sampaikan kepada gubernur dan presiden supaya jangan ada permasalahan lagi tentang ini. Duduklah mereka berdua itu. Bagaimana solusinya yang terbaik untuk umat Aceh ini, untuk bangsa Aceh ini, jangan diadudombakan macam Belanda begitu,” kata dia.
