Pergantian Menteri Keuangan secara tiba-tiba tentu bukan sekadar soal pergantian orang di kursi kekuasaan.
Dalam politik, pergantian pejabat juga bisa menjadi cara pemerintah melakukan reset ketika kebijakan mulai menimbulkan keresahan dan persepsi publik tidak lagi ramah.
Karena itu, Menkeu baru memiliki pekerjaan yang lebih besar daripada sekadar menjaga APBN tetap sehat. Ia juga dituntut membantu Presiden Prabowo memperbaiki persepsi publik terhadap pemerintah.
Salah satu yang layak dievaluasi adalah kebijakan Transfer ke Daerah (TKD).
Pemangkasan TKD mungkin masuk akal dari perspektif efisiensi anggaran pusat. Tetapi persoalannya, daerah juga punya kebutuhan yang tidak bisa menunggu.
Ketika ruang fiskal daerah terlalu sempit, kepala daerah akhirnya sulit bergerak. Jalan rusak tidak segera diperbaiki, jembatan tertunda, irigasi terbengkalai, sementara kebutuhan pelayanan publik terus bertambah.
Di sinilah muncul persoalan politik yang menarik. Rakyat tidak terlalu peduli siapa yang memegang kalkulator APBN. Mereka peduli siapa yang memperbaiki jalan di depan rumahnya.
Kepala daerah pun akhirnya seperti mandor yang diminta membangun rumah, tetapi semen, pasir dan batunya disimpan di Jakarta.
Akibatnya, ketika pembangunan tersendat, yang muncul bukan hanya keluhan kepada pemerintah daerah, tetapi juga skeptisisme terhadap pemerintah pusat.
Karena itu, Menkeu baru seharusnya berani melakukan evaluasi. Bukan berarti kembali pada pola pemborosan anggaran, tetapi mengembalikan ruang fiskal daerah pada tingkat yang lebih proporsional, dengan pengawasan, transparansi dan ukuran kinerja yang jelas.
Jika daerah kembali punya ruang untuk menyelesaikan kebutuhan dasarnya, kepala daerah bisa bekerja, pembangunan bergerak, dan masyarakat melihat hasil yang konkret.
Pada titik itu, kebijakan fiskal bukan hanya soal angka. Ia menjadi instrumen untuk memperbaiki kepercayaan publik.
Pergantian Menkeu, dengan demikian, bisa menjadi momentum bagi Prabowo untuk mengubah pendekatan, dari sekadar efisiensi anggaran menuju efisiensi yang terasa manfaatnya sampai ke daerah.
Sebab dalam politik, rakyat mungkin tidak hafal berapa triliun APBN. Tetapi mereka hafal betul berapa lama jalan di depan rumahnya dibiarkan rusak.
Dan kadang-kadang, jalan yang mulus adalah jalan paling sederhana menuju persepsi pemerintah yang lebih baik.
#nurmalMIND
