Pasca pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Kota Makassar akhir Januari lalu, satu pertanyaan mendasar layak diajukan kepada publik: untuk siapa sebenarnya agenda-agenda politik nasional digelar di daerah? Pertanyaan inilah yang menjadi titik tolak pernyataan sikap Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Makassar, yang secara terbuka menilai Rakernas tersebut kontras dengan realitas sosial warga Makassar hari ini.
Di satu sisi, hotel berbintang dipenuhi karpet merah dan kemewahan seremonial. Di sisi lain, warga di kawasan pinggiran kota masih harus berdamai dengan persoalan klasik yang tak kunjung selesai: tumpukan sampah berbau menyengat, banjir kiriman yang rutin datang, serta akses layanan publik yang timpang. Ketimpangan inilah yang memunculkan kegelisahan—bahkan kemarahan—di kalangan mahasiswa dan masyarakat sipil.
Makassar Jangan Jadi Batu Loncatan Politik
Ketua II PC PMII Kota Makassar, Ahmad Rifai, menegaskan bahwa kota ini tidak boleh diperlakukan sekadar sebagai panggung pencitraan elite nasional. Makassar bukan latar foto kampanye, bukan pula “batu loncatan” elektoral yang hanya disinggahi saat momentum politik tiba.
Pernyataan Rifai sesungguhnya mewakili suara warga yang kerap terpinggirkan dalam narasi besar politik nasional. Ketika para elite datang membawa janji dan slogan, rakyat justru ditinggalkan dengan persoalan struktural yang sama dari tahun ke tahun. Pertanyaan “mana solusi nyata untuk rakyat Makassar?” menjadi kritik mendasar terhadap politik yang sibuk membangun citra, namun abai pada substansi.
Ancaman terhadap Netralitas Negara
Lebih jauh, PMII Makassar juga menyoroti potensi pelanggaran prinsip netralitas aparatur negara. Dugaan penggunaan fasilitas negara, mobilisasi ASN secara terselubung, hingga penyambutan berlebihan menjadi alarm serius bagi demokrasi lokal.
Netralitas ASN bukan sekadar norma administratif, melainkan fondasi keadilan politik. Ketika fasilitas publik yang dibiayai rakyat dipakai untuk kepentingan partai tertentu, maka yang terjadi adalah pengkhianatan terhadap mandat negara. Peringatan PMII kepada Pemerintah Kota dan Provinsi Sulawesi Selatan menjadi penegasan bahwa demokrasi tidak boleh dikorbankan demi kepentingan politik praktis jangka pendek.
Politik yang Menyentuh, Bukan Sekadar Menyapa
Makassar membutuhkan lebih dari sekadar kunjungan elite dan pembagian atribut partai. Kota ini membutuhkan keberpihakan nyata: kebijakan lingkungan yang tegas, tata kelola sampah yang manusiawi, pengendalian banjir yang serius, serta pembangunan yang tidak melupakan warga di pinggiran.
Ancaman konsolidasi besar-besaran dan aksi massa yang disampaikan PMII bukanlah bentuk arogansi gerakan mahasiswa, melainkan ekspresi kekecewaan yang telah lama terpendam. Ketika ruang dialog diabaikan dan rakyat hanya dijadikan objek politik, maka jalanan sering kali menjadi satu-satunya ruang ekspresi yang tersisa.
Menjaga Marwah Kota, Menjaga Demokrasi
Makassar adalah kota dengan sejarah perlawanan, kota yang tumbuh dari keberanian rakyatnya. Menjadikannya sekadar “taman bermain” elite politik adalah bentuk pelecehan terhadap martabat warga dan nilai demokrasi itu sendiri.
Pesan PMII Makassar jelas: siapa pun yang datang ke kota ini harus membawa gagasan, solusi, dan komitmen nyata. Jika tidak, maka kritik—bahkan perlawanan—akan terus bergema. Sebab Makassar bukan milik elite, melainkan rumah bagi rakyat yang menuntut keadilan dan keberpihakan.
