Jakarta — PDI Perjuangan tengah menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Tahun 2026 di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, yang berlangsung sejak Sabtu (10/1) hingga Senin (12/1).
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyebut Rakernas ini akan diakhiri dengan penentuan sikap resmi partai terkait wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD, yang belakangan kembali mengemuka dalam perdebatan publik.
Hasto menjelaskan, hingga hari pertama Rakernas, steering committee yang dipimpin Djarot Saiful Hidayat dan Andreas Hugo telah menghimpun berbagai pandangan dari banyak kelompok, mulai dari kalangan pro-demokrasi, organisasi masyarakat sipil, mahasiswa, hingga struktur internal partai.
“Steering committee Rakernas I, Pak Andre dan Pak Djarot, banyak menerima masukan dari kelompok pro-demokrasi, civil society, mahasiswa, serta struktur partai, yang mengharapkan Rakernas ini mengambil keputusan politik untuk menjaga demokrasi melalui partisipasi rakyat secara luas lewat pilkada langsung,” ujar Hasto kepada wartawan.
Menurut Hasto, seluruh masukan tersebut masih akan didalami dalam forum Rakernas sebelum dirumuskan menjadi sikap resmi partai. Keputusan final baru akan dibacakan pada penutupan Rakernas.
“Sikap politiknya akan dibacakan pada saat penutupan Rakernas. Di situ akan dijelaskan alasan filosofis, ideologis, hingga aspek manajemen penyelenggaraan pemilu yang menjadi bagian dari rekomendasi Rakernas,” katanya.
Hasto menegaskan, hingga saat ini PDIP belum mengambil keputusan final karena seluruh peserta Rakernas masih diberi ruang untuk menyampaikan pandangan.
“Kita ini partai demokrasi Indonesia. Seluruh pencermatan dan masukan dari peserta Rakernas akan menjadi bahan pengambilan keputusan,” tambahnya.
Meski belum menentukan sikap resmi, Hasto menyampaikan pesan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang menekankan pentingnya menjaga kedaulatan rakyat sebagai roh utama reformasi.
“Ibu menegaskan bahwa prinsip kedaulatan rakyat sebagai spirit reformasi harus betul-betul dijaga,” ucap Hasto.
Ia menambahkan, pemilihan pemimpin secara langsung tidak hanya memperkuat legitimasi, tetapi juga memperbesar tanggung jawab kepala daerah untuk menjalankan program sesuai aspirasi rakyat.
“Dengan rakyat yang berdaulat dan pemimpin dipilih langsung, legitimasi pemimpin kuat, sekaligus tanggung jawabnya untuk mewujudkan program sesuai aspirasi rakyat,” jelasnya.
Setelah sikap politik ditetapkan, PDIP akan merumuskan agenda strategis lanjutan, termasuk sikap partai dalam pembahasan undang-undang terkait pemilu dan pilkada.
“Bukan hanya pilkada, tetapi juga penguatan kelembagaan partai politik, akuntabilitas, transparansi, demokratisasi internal partai, itu semua bagian dari pelembagaan partai,” ujar Hasto.
Selain itu, Rakernas juga membahas sistem kepemiluan secara menyeluruh, termasuk pendanaan partai politik serta integritas penyelenggara pemilu.
“Bagaimana agar pemilu berjalan jujur, penyelenggaranya kredibel dan berintegritas, serta netralitas aparatur negara benar-benar terjaga,” katanya.
Hasto menegaskan Rakernas PDIP tidak sekadar menjadi forum penyampaian sikap politik, melainkan ruang kristalisasi gagasan untuk merancang masa depan demokrasi Indonesia.
“Rakernas ini menegaskan desain masa depan bangsa dan negara yang mendengarkan suara rakyat,” ucapnya.
Di akhir pernyataannya, Hasto menegaskan komitmen PDIP terhadap semangat reformasi.
“PDIP tidak pernah mengingkari semangat reformasi. Reformasi lahir dari perjuangan dan pengorbanan luar biasa, terutama dari mahasiswa, agar kedaulatan berada di tangan rakyat,” tegasnya.
