Pemerintah mulai melakukan langkah efisiensi anggaran secara signifikan di tengah tekanan global akibat konflik di Timur Tengah yang berdampak pada kenaikan harga energi.
Kebijakan ini tercermin dari berbagai langkah penghematan, mulai dari pemangkasan perjalanan dinas, pembatasan operasional listrik di gedung pemerintahan, hingga penerapan work from home (WFH) guna menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Efisiensi Capai Rp1,4 Triliun
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) mencatat efisiensi anggaran belanja hingga Rp1,4 triliun sepanjang 2025.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja pemerintah.
Penghematan dilakukan dengan menghapus sejumlah pos anggaran yang dinilai tidak prioritas, seperti perjalanan dinas, belanja makan minum, serta kegiatan rapat dan seremonial.
Anggaran Dialihkan ke Sektor Produktif
Dana hasil efisiensi kemudian dialokasikan ke sektor yang berdampak langsung ke masyarakat.
Beberapa sektor prioritas tersebut meliputi:
- Infrastruktur jalan dan jembatan: Rp543,5 miliar
- Pendidikan: Rp235 miliar
- Kesehatan: Rp97,4 miliar
- Kelautan: Rp70,74 miliar
- Pertanian dan peternakan: Rp84,88 miliar
- Sektor strategis lainnya: Rp350 miliar
Perjalanan Dinas Dipangkas Drastis
Pemprov Sulsel memangkas anggaran perjalanan dinas hingga lebih dari 50 persen. Kegiatan seperti studi banding, seminar luar daerah, hingga acara seremonial dibatasi ketat.
Kepala BKAD Sulsel, Reza Faisal Saleh, menyebut belanja penunjang kini ditekan seminimal mungkin.
“Kalau anggaran-anggaran penunjang, termasuk perjalanan dinas, memang sudah kita batasi,” ujarnya.
Saat ini, porsi belanja penunjang hanya sekitar 3 persen dari total APBD Sulsel yang mencapai Rp10,6 triliun.
WFH dan Digitalisasi Tekan Biaya
Selain pemangkasan anggaran, pemerintah juga mengoptimalkan teknologi dengan menggelar rapat daring untuk kegiatan non-prioritas.
Langkah ini dinilai efektif dalam menekan biaya operasional tanpa mengganggu kinerja pemerintahan.
Wacana Perumahan PPPK Muncul
Di tengah tekanan fiskal, Pemprov Sulsel juga mengkaji kemungkinan merumahkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Sekretaris Daerah Sulsel, Jufri Rahman, menyebut kebijakan ini berkaitan dengan target nasional untuk menekan belanja pegawai di bawah 30 persen pada 2027.
Namun, ia mengakui kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak sosial, termasuk meningkatnya angka pengangguran.
DPRD: Tanda Negara Tidak Baik-Baik Saja
Anggota DPRD Sulsel, Kadir Halid, menilai kebijakan efisiensi ini menunjukkan kondisi negara yang sedang tidak stabil.
“Artinya negara ini tidak baik-baik saja,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan seluruh pemerintah daerah tetap harus mengikuti kebijakan pusat, termasuk pengurangan perjalanan dinas dan penerapan WFH.
Pengamat Soroti Efektivitas dan Transparansi
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Hasanuddin, Andi Ali Armunanto, menilai efisiensi tidak cukup hanya menyasar aktivitas pegawai.
Menurutnya, penghematan harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk mengevaluasi program besar pemerintah yang dinilai membebani anggaran.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi pemerintah terkait kondisi energi nasional untuk mencegah kepanikan publik seperti panic buying BBM.
Perlu Evaluasi Menyeluruh
Ali menilai, kebocoran anggaran terbesar justru bukan dari perjalanan dinas, melainkan dari proyek-proyek besar yang berpotensi mengalami mark-up dan terkait kepentingan politik.
Ia menyarankan tiga langkah utama:
- Evaluasi menyeluruh seluruh sektor anggaran
- Transparansi kondisi fiskal dan energi
- Political will untuk menghapus praktik patronase
