MAKASSAR — Anggota DPRD Kota Makassar, Hj Umiyati meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar untuk lebih intens melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap pelaku usaha guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal ini diungkapkannya dalam rapat monitoring dan evaluasi (monev) Triwulan I yang digelar di ruang Komisi B DPRD Kota Makassar.
Menurut Umiyati, langkah sidak perlu diperkuat karena masih ditemukan potensi kebocoran pendapatan dari sektor pajak dan retribusi daerah yang belum tergarap maksimal.
“Masih ada pelaku usaha yang belum taat pajak atau melaporkan omzet tidak sesuai. Ini tentu berdampak pada PAD kita. Karena itu, sidak harus lebih rutin dan menyeluruh,” tegas Umiyati.
Ia menilai, pengawasan yang lemah berpotensi dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk menghindari kewajiban pajak. Padahal, sektor usaha merupakan salah satu penyumbang terbesar bagi pendapatan daerah.
“Kalau pengawasan tidak diperketat, kita khawatir ada kebocoran. Padahal potensi PAD Makassar ini sangat besar, khususnya dari sektor usaha seperti restoran, hotel, dan tempat hiburan,” lanjutnya.
Politisi tersebut juga mendorong Bapenda untuk tidak hanya mengandalkan laporan administrasi dari wajib pajak, tetapi turun langsung ke lapangan guna memastikan kesesuaian data.
“Kami minta Bapenda jangan hanya menunggu laporan. Harus aktif turun melakukan sidak supaya data yang diperoleh benar-benar valid,” ujarnya.
Selain itu, Umiyati menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam sistem pengawasan pajak untuk meminimalisir potensi manipulasi data.
“Digitalisasi juga harus dimaksimalkan agar transparansi meningkat dan celah kebocoran bisa ditekan,” tambahnya.
Ia berharap dengan langkah pengawasan yang lebih ketat, target PAD Kota Makassar dapat tercapai secara optimal, sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan daerah.
“Kalau PAD kita kuat, maka pembangunan dan pelayanan ke masyarakat juga akan semakin maksimal,” tutupnya.
