Tokoh dan Alumni Pramuka Gowa Gelar Aksi Penandatanganan Tolak Alih Fungsi Cadika Limbung
Bumi Perkemahan HM Jasin Limpo atau yang dikenal sebagai Cadika Limbung kembali menjadi perhatian publik setelah muncul rencana pengalihfungsian kawasan tersebut menjadi Sekolah Rakyat. Rencana itu menuai penolakan dari berbagai tokoh Pramuka, alumni kaderisasi, hingga masyarakat Kabupaten Gowa yang menilai Cadika Limbung merupakan bagian penting dari sejarah panjang Gerakan Pramuka Sulawesi Selatan.
Sebagai bentuk penolakan, para tokoh Pramuka Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Gowa bersama masyarakat dan alumni kegiatan Cadika Limbung menggelar aksi penandatanganan bersama. Aksi tersebut menjadi simbol sikap moral untuk mempertahankan kawasan yang selama puluhan tahun dikenal sebagai pusat pendidikan karakter dan kaderisasi generasi muda.
Bagi keluarga besar Pramuka Sulawesi Selatan, Cadika Limbung bukan sekadar aset pemerintah daerah atau hamparan tanah kosong. Tempat itu merupakan ruang sejarah, kawah candradimuka, sekaligus simbol perjalanan panjang Gerakan Pramuka di Sulawesi Selatan. Ribuan kader lahir dan ditempa di lokasi tersebut melalui berbagai kegiatan pembinaan kepemimpinan, disiplin, pengabdian, dan cinta tanah air.
Nama Limbung juga memiliki makna emosional bagi banyak tokoh Pramuka di Sulawesi Selatan. Di tempat itulah persahabatan, idealisme, dan jiwa pengabdian tumbuh lintas generasi. Tidak sedikit tokoh besar Pramuka Sulawesi Selatan yang pernah merasakan proses kaderisasi dan pendidikan di Cadika Limbung.
Pada masa kepemimpinan HM Jasin Limpo sebagai Ketua Kwartir Daerah, Buper Limbung mencapai masa kejayaannya. Kawasan itu ditetapkan sebagai Cadika pertama di Sulawesi Selatan dan menyandang status Dadika atau Daerah Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan Sulawesi Selatan. Saat itu hanya terdapat tiga Cadika utama, yakni Cadika Limbung Kwarcab Gowa, Cadika Bulurokeng Kwarcab Makassar, dan Cadika Manding Kwarcab Polmas.
Status tersebut lahir dari peran strategis Limbung sebagai pusat pendidikan orang dewasa dalam Gerakan Pramuka. Berbagai kegiatan penting pernah digelar di sana, mulai dari Kursus Pembina, Kursus Pelatih, Raimuna, Jambore, hingga Latihan Pengembangan Kepemimpinan tingkat daerah dan nasional. Bahkan pada tahun 1987, Latihan Pengembangan Kepemimpinan Tingkat Nasional dilaksanakan di kawasan tersebut dan melahirkan banyak figur penting di Sulawesi Selatan.
Karena itu, rencana alih fungsi Cadika Limbung dinilai bukan sekadar kebijakan administratif biasa. Banyak insan Pramuka menilai keputusan tersebut berpotensi memutus mata rantai sejarah kaderisasi Gerakan Pramuka Sulawesi Selatan yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Sorotan juga mengarah kepada Husniah Talenrang yang selama ini dikenal dekat dengan Gerakan Pramuka dan memegang sejumlah posisi strategis, mulai dari Ketua Mabicab Gowa, Wakil Ketua Kwarda Sulawesi Selatan, hingga Ketua Kwarcab Gowa. Berbagai penghargaan kepramukaan seperti Pancawarsa, Darma Bakti, dan Bina Bakti juga melekat pada dirinya.
Bagi para tokoh dan alumni Pramuka, persoalan ini bukan tentang penolakan terhadap pembangunan pendidikan rakyat. Mereka menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap dapat menghadirkan fasilitas pendidikan tanpa harus mengorbankan situs sejarah dan pusat pembinaan karakter yang telah terbukti melahirkan generasi pemimpin selama puluhan tahun.
“Cadika Limbung bukan tanah kosong. Ia adalah marwah Gerakan Pramuka Sulawesi Selatan. Dan marwah tidak boleh dipindahkan, apalagi dihapuskan,” menjadi seruan yang menggema dalam aksi penandatanganan tersebut.
Para tokoh Pramuka berharap pemerintah daerah dapat mempertimbangkan kembali rencana tersebut dan mencari solusi alternatif demi menjaga warisan sejarah serta identitas Gerakan Pramuka Sulawesi Selatan.
