Pemerintah menargetkan belanja APBN pada kuartal I/2026 sebesar Rp809 triliun, termasuk stimulus Idulfitri, tunjangan hari raya (THR) bagi ASN dan TNI/Polri, serta percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski besarnya angka fantastis, para ekonom menilai dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional akan relatif terbatas.
Rincian Belanja Pemerintah
Dari total Rp809 triliun, alokasi belanja terdiri atas:
- Stimulus Idulfitri: Rp13 triliun
- THR ASN dan TNI/Polri: Rp55 triliun
- Percepatan program MBG: Rp62 triliun
Langkah ini diharapkan meningkatkan likuiditas rumah tangga dan transaksi di sektor ritel, transportasi, serta pariwisata, sekaligus menahan pelemahan daya beli menjelang Ramadan.
Pandangan Ekonom: Dampak Hanya Sementara
Menurut M. Rizal Taufikurrahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan di Indef, belanja pemerintah memiliki karakter konsumtif sehingga multiplier fiskalnya rendah. Efeknya akan terasa hanya sementara, terutama saat Ramadan dan Idulfitri.
“Secara struktur PDB, porsi konsumsi pemerintah relatif kecil, sehingga efeknya ke pertumbuhan nasional terbatas. Karakter belanja yang dominan konsumtif membuat multiplier fiskalnya rendah dan cepat habis setelah periode Ramadan–Idulfitri,” ujar Rizal kepada Bisnis, Kamis (19/2/2026).
Rizal memperkirakan kontribusi percepatan belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi hanya sekitar 0,1–0,2 poin persentase. Artinya, belanja ini cukup untuk menahan perlambatan, tetapi tidak cukup menjadi motor ekspansi ekonomi baru.
Hambatan Struktural Masih Jadi Tantangan
Rizal menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia menghadapi hambatan struktural, seperti:
- Lemahnya ekspor
- Sektor manufaktur yang belum pulih penuh
- Konsumsi kelas menengah yang tertahan akibat kenaikan biaya hidup
Jika pertumbuhan kuartal I/2026 hanya mengandalkan percepatan belanja, risiko yang muncul adalah lonjakan musiman (temporary boost) yang kemudian kembali melandai.
Potensi Tekanan ke APBN
Selain efek terbatas terhadap pertumbuhan, percepatan belanja berpotensi menciptakan tekanan fiskal karena dana belanja dimajukan sementara penerimaan negara belum sepenuhnya pulih.
Rizal menilai target pertumbuhan kuartal I/2026 masih realistis pada kisaran 5,6%, tetapi target lebih tinggi, seperti 6%, sulit dicapai tanpa perbaikan investasi swasta, ekspor manufaktur, dan peningkatan pendapatan riil kelas menengah.
Respons Pemerintah
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menekankan bahwa percepatan belanja bertujuan mendorong ekonomi tumbuh di kisaran 5,6–6% pada kuartal I/2026. Salah satu langkah yang diambil adalah pencairan THR ASN dan TNI-Polri pada pekan pertama Ramadan.
Purbaya optimistis, dengan koordinasi yang lebih erat bersama Bank Indonesia dan kecukupan likuiditas di pasar, momentum pertumbuhan kuartal IV/2025 dapat berlanjut hingga kuartal I/2026.
“Harusnya momentum pertumbuhan ekonomi akan berjalan terus. Makin cepat, makin cepat, makin cepat. Saya harap sih triwulan I antara 5,6% sampai 6%,” ujar Menkeu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).
