Fenomena El Niño ekstrem atau dikenal sebagai “El Nino Godzilla” berpotensi memicu musim kemarau panjang dan kekeringan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Pemerintah Kota Makassar bahkan bersiap menetapkan status tanggap darurat bencana, menyusul ancaman kekeringan yang diprediksi melanda sejumlah wilayah.
Kepala Pelaksana BPBD Makassar, M Fadli Tahar, mengatakan fenomena ini merupakan bagian dari siklus iklim global yang kerap berpasangan dengan La Niña.
“Ketika suhu laut memanas, maka potensi kekeringan panjang akibat El Nino menjadi sangat tinggi,” ujarnya dalam rapat koordinasi di Balai Kota Makassar, Kamis (16/4/2026).
Fenomena serupa sebelumnya terjadi pada 1997–1998, 2015–2016, hingga 2023 yang sempat membuat Makassar berstatus darurat kekeringan.
Mulai Mei, Puncak Diprediksi Oktober
Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dampak kekeringan diperkirakan mulai terasa pada Mei 2026 dan mencapai puncaknya pada Oktober.
Meski demikian, masyarakat diminta tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan.
“Saat ini ada informasi akan terjadi kekeringan mulai Mei dan puncaknya Oktober,” kata Fadli.
Enam Kecamatan Rawan Kekeringan
BPBD Makassar mengidentifikasi enam kecamatan yang berpotensi terdampak kekeringan panjang, yakni:
- Tamalanrea
- Biringkanaya
- Manggala
- Ujung Tanah
- Tallo
- Panakkukang
Wilayah-wilayah tersebut diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi krisis air.
Tiga Ancaman Utama: Air, Kebakaran, Kesehatan
Fadli mengungkapkan terdapat tiga dampak utama yang perlu diwaspadai selama periode kekeringan:
- Krisis air bersih
Menjadi dampak paling cepat dirasakan, bahkan beberapa wilayah seperti Tallo disebut sudah mengalami kekurangan air saat musim hujan. - Peningkatan risiko kebakaran
Kondisi kering dan angin panas berpotensi memicu kebakaran, baik permukiman maupun lahan. - Gangguan kesehatan
Cuaca ekstrem berisiko meningkatkan penyakit, terutama saat puncak kekeringan.
Pemkot Siapkan Status Tanggap Darurat
BPBD Makassar mendorong penetapan status tanggap darurat kekeringan sebagai langkah antisipatif. Status ini diperkirakan berlaku pada periode Mei hingga Oktober 2026.
Penetapan status tersebut dinilai penting untuk mempercepat penanganan, termasuk membuka akses penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
“Dana BTT tidak bisa digunakan jika belum ada status tanggap darurat. Ini penting untuk percepatan penanganan,” tegas Fadli.
Selain itu, status tanggap darurat juga memungkinkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha, hingga organisasi masyarakat.
Masyarakat Diminta Tidak Panik
Meski ancaman cukup serius, Fadli memastikan Pemkot Makassar telah memiliki pengalaman dalam menangani kekeringan, seperti pada 2023.
Ia mengimbau masyarakat tetap tenang dan mengikuti arahan pemerintah dalam menghadapi potensi bencana.
“Kami sudah punya pengalaman dan antisipasi. Jadi masyarakat tidak perlu panik, tapi tetap waspada,” pungkasnya.
