PANGKEP – Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung mendesak Badan Gizi Nasional turun langsung ke Pulau Kalukalukuang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan. Hingga Selasa (13/10/2026), warga pulau itu masih menunggu kepastian operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang disiapkan untuk program Makan Bergizi Gratis.
Tamsil mengaku telah memperjuangkan persoalan ini lewat jalur kelembagaan. DPD RI telah menyurati BGN, dan ia mendatangi langsung lembaga tersebut untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Namun, ia menilai upaya itu perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lapangan agar hambatan yang membuat dapur belum beroperasi bisa diketahui jelas.
“Persoalan Kalukalukuang sudah kami perjuangkan melalui DPD RI. Kami sudah menyurati BGN dan datang langsung menyampaikan persoalan ini. Akan tetapi, masyarakat masih menunggu kepastian. Karena itu, saya mengajak BGN pusat turun bersama ke Kalukalukuang. Kita lihat langsung persoalannya, kita periksa apa yang menghambat, lalu kita cari jalan keluar,” ujar Tamsil.
Menurutnya, anak-anak di Kalukalukuang punya hak yang sama untuk memperoleh manfaat program MBG seperti anak-anak di daerah lain. Ia juga menyoroti pihak yayasan yang telah menyiapkan dapur untuk mendukung pelayanan MBG. Tamsil meminta BGN menjelaskan status terkini dapur SPPG Kalukalukuang, termasuk kemungkinan kendala administrasi, penetapan pengelola, maupun persoalan teknis yang belum selesai.
“Kalau ada kendala, sampaikan dengan jelas. Kalau ada yang harus dilengkapi, mari kita pastikan apa yang perlu diselesaikan. Kita tidak ingin persoalan ini terus berulang tanpa jawaban. Yang kita perjuangkan adalah bagaimana anak-anak di Kalukalukuang segera mendapatkan manfaat program MBG,” tegasnya.
Tamsil berharap peninjauan bersama BGN tidak hanya menyasar Kalukalukuang, tetapi juga wilayah kepulauan dan daerah lain yang menghadapi hambatan serupa. Menurutnya, kunjungan langsung diperlukan agar pemerintah memahami kondisi geografis dan kendala operasional di setiap daerah, lalu menentukan langkah penyelesaian yang sesuai.
Ia menilai keberhasilan program MBG tidak cukup diukur dari jumlah dapur yang dibangun atau luasnya cakupan nasional. Pemerintah juga perlu memastikan makanan bergizi benar-benar menjangkau penerima manfaat, termasuk anak-anak di wilayah dengan tantangan geografis lebih besar.
“Anak-anak di pulau juga bagian dari masa depan Indonesia. Mereka tidak boleh tertinggal hanya karena tinggal jauh dari pusat pemerintahan. Saya siap turun bersama BGN untuk melihat kondisi di lapangan. Harapan kita, hambatannya ditemukan, penyelesaiannya dipastikan, dan anak-anak segera merasakan manfaat program ini,” kata Tamsil.
Setelah aspirasi disampaikan lewat surat resmi DPD RI dan pertemuan langsung dengan BGN, masyarakat kini menantikan tindak lanjut konkret. Kepastian status aktivasi dapur SPPG Kalukalukuang, termasuk langkah dan tenggat penyelesaian jika masih ada persyaratan yang harus dipenuhi, menjadi kunci agar pelaksanaan MBG di pulau itu tidak terus tertunda.
