Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa penguatan nilai-nilai pegawai menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas layanan publik, termasuk layanan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Nilai tersebut harus tertanam kuat dalam setiap aparatur agar pelayanan berjalan profesional, adil, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Yassierli saat membuka Forum Diskusi Layanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Balai Besar Pengembangan Kompetensi Ketenagakerjaan (BBPKK) Bandung Barat, Jumat (30/1/2026).
Fondasi Nilai Pegawai untuk Layanan Publik
Menurut Yassierli, nilai pegawai dimulai dari integritas dan profesionalisme, disertai kepedulian terhadap persoalan di lapangan. Nilai tersebut kemudian diwujudkan dalam pekerjaan yang bermakna, melampaui kewajiban formal, serta semangat kebersamaan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.
“Nilai-nilai ini menjadi fondasi untuk pelayanan publik yang profesional, adil, dan berdampak bagi masyarakat,” ujar Yassierli.
Meaningful Work: Melampaui Kewajiban Formal
Menaker menekankan konsep Meaningful Work: Beyond the Duty, di mana makna kerja tidak ditentukan oleh jabatan, melainkan oleh cara seseorang menjalankan tugasnya setiap hari, baik yang terlihat maupun tidak terlihat.
Dengan melampaui kewajiban formal, aparatur negara diyakini mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dampak inilah yang akan melahirkan makna kerja, sekaligus menjadi sumber energi dan komitmen jangka panjang bagi organisasi.
“Ketika dampak itu dirasakan, makna muncul. Hal ini memberi energi, komitmen, dan memperkuat organisasi dalam jangka panjang,” jelasnya.
Satu Tim, Satu Kapal
Dalam kesempatan tersebut, Yassierli juga menekankan prinsip Satu Tim, Satu Kapal. Ia menegaskan bahwa organisasi harus dipandang sebagai satu kesatuan, tanpa keberhasilan parsial antarunit.
Seluruh jajaran diminta menghapus ego sektoral, memperkuat kolaborasi, serta memiliki tujuan dan sense of crisis yang sama.
“Kolaborasi harus dikedepankan, bukan kompetisi. Kebersamaan itu indah,” tegas Yassierli.
Right Person, Right Position dan Meritokrasi
Dalam pengelolaan sumber daya manusia, Yassierli menyoroti pentingnya prinsip Right Person, Right Position. Penempatan pegawai dilakukan berdasarkan kompetensi, potensi, dan kinerja, dengan integritas dan moralitas sebagai syarat utama.
Pendekatan ini mengedepankan meritokrasi di atas senioritas. Potensi pegawai diuji melalui penugasan strategis, proyek penting, atau stretch assignment. Sementara pengembangan dilakukan secara adil melalui talent pool, mentoring, dan rotasi lintas fungsi.
“Pendekatan ini meningkatkan keterlibatan, memunculkan talenta tersembunyi, dan memperkuat kepercayaan karena promosi dan penugasan dilakukan secara rasional dan transparan,” ujarnya.
People-Centric Organization
Yassierli turut memperkenalkan konsep People-Centric Organization yang menempatkan marwah dan kebanggaan aparatur sebagai fokus utama. Konsep ini diperkuat melalui semangat The Power of One, sistem kerja berbasis peran (role-based), serta metode kerja yang lincah, meritokratis, dan adaptif.
Lingkungan kerja, kata dia, harus menjadi ruang yang aman bagi pegawai untuk bertumbuh, berinovasi, dan berani menyampaikan pendapat.
“Spirit organisasi kita adalah A Nice Place to Grow, tempat para pegawai bisa berkembang, berinovasi, dan merasa bangga dalam bekerja. Semua ini dibangun di atas fondasi nilai organisasi dan kepemimpinan yang kuat,” tutup Yassierli.
Biro Humas Kemnaker
