Kebijakan work from home (WFH) yang didorong pemerintah untuk menekan konsumsi energi justru menuai kritik. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, menilai kebijakan tersebut tidak menyentuh akar persoalan energi nasional.
Menurutnya, penghematan bahan bakar minyak (BBM) dari berkurangnya mobilitas pegawai relatif kecil dibanding potensi dampak negatif yang ditimbulkan, seperti penurunan produktivitas dan terganggunya pelayanan publik.
“Di kantor itu energi yang dominan adalah listrik untuk lampu dan AC, bukan BBM. Apalagi pasokan listrik kita di Jawa-Bali mayoritas masih dari PLTU batu bara,” ujar Kalla usai menghadiri acara di Jakarta, Rabu (1/4/2026).
Ia menegaskan, konsumsi energi perkantoran lebih banyak berasal dari listrik, bukan BBM. Artinya, kebijakan WFH hanya menyentuh sebagian kecil dari total konsumsi energi nasional.
Produktivitas Jadi Taruhan
Kalla mengakui bahwa WFH memang bisa mengurangi konsumsi BBM di tingkat individu karena pekerja tidak perlu melakukan perjalanan ke kantor. Namun, ia mengingatkan adanya konsekuensi lain yang tidak kalah besar.
Jika sistem kerja jarak jauh tidak disiapkan dengan baik, potensi penurunan produktivitas menjadi sulit dihindari. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa berdampak pada perekonomian secara luas.
“Benar ada penghematan BBM. Tapi kalau pelayanan mandek dan produktivitas turun, dampaknya ke ekonomi jauh lebih berbahaya,” tegasnya.
Ia menilai, di tengah tekanan ekonomi dan krisis energi global, negara justru membutuhkan tingkat produktivitas yang tinggi, bukan sebaliknya.
Instrumen Harga Dinilai Lebih Efektif
Mengacu pada pengalaman masa lalu, Kalla menilai mekanisme harga energi masih menjadi cara paling efektif untuk mengendalikan konsumsi.
Ia menyinggung kebijakan penyesuaian harga energi pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, yang dinilai berhasil menekan konsumsi sekaligus menjaga kesehatan fiskal negara.
“Kalau harga naik, orang otomatis irit. Itu hukum alamnya,” ujarnya.
Menurut Kalla, pendekatan berbasis harga memiliki efek psikologis dan ekonomi yang lebih kuat dibanding kebijakan administratif seperti WFH.
Dorong Transportasi Publik dan Efisiensi Rumah Tangga
Selain itu, Kalla menekankan pentingnya penguatan transportasi publik sebagai solusi jangka panjang. Ia menilai efisiensi energi harus dibangun melalui sistem transportasi massal yang efektif dan terintegrasi.
“Optimalisasi transportasi umum jauh lebih berdampak daripada sekadar WFH,” katanya.
Ia juga menyoroti peran rumah tangga dalam penghematan energi, mulai dari penggunaan perangkat hemat listrik hingga pengaturan konsumsi energi sehari-hari.
Pemprov Sulsel Siapkan Aturan WFH
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tengah merampungkan aturan teknis penerapan WFH bagi aparatur sipil negara (ASN).
Sekretaris Daerah Sulsel, Jufri Rahman, menyebut kebijakan ini akan dituangkan dalam Surat Edaran Gubernur dan memberi ruang bagi ASN untuk bekerja dari rumah minimal satu hari dalam sepekan, dengan Jumat sebagai opsi utama.
“SE Gubernur sedang disusun. Dari situ nanti akan terlihat kapan mulai diterapkan,” ujarnya.
Pemerintah daerah menegaskan bahwa sistem kerja fleksibel tidak akan mengurangi tanggung jawab ASN. Penilaian kinerja tetap berbasis target, bukan kehadiran fisik.
Pengawasan dan Sanksi Diperketat
Kepala BKD Sulsel, Erwin Sodding, menegaskan pengawasan justru akan diperketat dalam skema WFH. Pimpinan unit kerja diminta memastikan setiap pegawai tetap memenuhi target kerja.
“Yang berubah hanya lokasi kerja. Tugas dan tanggung jawab tetap sama,” katanya.
Pemprov juga menyiapkan sanksi bagi ASN yang tidak memenuhi kinerja, termasuk pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Namun, kebijakan ini tidak akan diterapkan di semua sektor. Layanan publik seperti kesehatan dan Samsat tetap beroperasi normal.
Pengamat: WFH Bukan Solusi Strategis
Pengamat kebijakan publik, Masriadi Patu, menilai WFH bukan solusi strategis dalam menghadapi krisis energi. Ia menyebut kebijakan tersebut cenderung administratif dan tidak menyentuh persoalan mendasar.
Menurutnya, konsumsi BBM tidak benar-benar berkurang, melainkan hanya bergeser ke aktivitas lain.
“Penggunaan BBM tetap ada, hanya berpindah ke aktivitas non-kepegawaian,” ujarnya.
Masriadi juga mengingatkan potensi penurunan produktivitas ASN yang bisa berdampak luas terhadap sektor ekonomi, termasuk dunia usaha yang bergantung pada layanan birokrasi.
Ia mendorong pemerintah untuk mengambil langkah yang lebih komprehensif, termasuk memperkuat diplomasi energi dan efisiensi anggaran.
“Kalau tidak dirancang matang, kebijakan seperti ini bisa memicu krisis yang lebih luas,” katanya.
