Putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan Pemilu Nasional 2029 dan Pemilu Lokal 2031 diprediksi menjadi titik balik besar dalam sistem politik Indonesia. Perubahan ini tidak hanya menggeser jadwal kontestasi elektoral, tetapi juga berpotensi mengakhiri ketergantungan partai politik terhadap efek ekor jas calon presiden.
Selama beberapa pemilu terakhir, sistem pemilu serentak membuat pemilihan presiden, legislatif, dan kontestasi politik di berbagai tingkatan berada dalam satu momentum besar. Dalam situasi itu, popularitas calon presiden kerap ikut mengerek elektabilitas partai pengusung maupun calon legislatif.
Fenomena tersebut dikenal sebagai coattail effect atau efek ekor jas. Partai yang memiliki figur calon presiden kuat biasanya ikut menikmati limpahan suara, termasuk di daerah. Namun pola itu diperkirakan tidak akan lagi berjalan sama ketika pemilu nasional dan pemilu lokal dipisahkan.
Direktur Profetik Institute, Muhammad Asratillah, menilai mayoritas partai politik pada dasarnya menyambut positif skema baru tersebut. Meski demikian, dukungan itu tetap disertai sejumlah kekhawatiran.
Menurutnya, partai-partai besar melihat pemisahan pemilu sebagai peluang untuk memperkuat konsolidasi organisasi dan memperjelas agenda politik antara level nasional dan daerah. Namun pada saat yang sama, perubahan ini juga memaksa partai menata ulang strategi yang selama ini sudah menjadi pola baku dalam setiap kontestasi elektoral.
“Mayoritas partai politik pada dasarnya menyambut positif pemisahan Pemilu Nasional tahun 2029 dan Pemilu Lokal tahun 2031. Namun dukungan itu belum sepenuhnya tanpa catatan,” ujar Asratillah, Senin (1/6/2026).
Partai Tak Bisa Lagi Bergantung pada Figur Capres
Asratillah menjelaskan, selama ini banyak partai menikmati keuntungan elektoral dari pemilihan presiden. Ketika calon presiden yang diusung memiliki popularitas tinggi, efeknya sering ikut mendongkrak suara partai hingga ke tingkat daerah.
Kondisi tersebut membuat sebagian partai tidak perlu bekerja terlalu keras membangun basis dukungan di semua wilayah. Mereka terbantu oleh magnet politik figur nasional yang sedang bertarung dalam pilpres.
Namun, skema pemilu yang baru akan memutus pola tersebut. Pemilu nasional akan berfokus pada pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, serta DPD RI. Sementara pemilu lokal akan mencakup DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta pemilihan kepala daerah.
“Partai yang selama ini sangat bergantung pada efek ekor jas dari calon presiden berpotensi menghadapi tantangan serius. Ketika pemilu nasional dan lokal dipisahkan, popularitas calon presiden tidak lagi secara langsung mengerek suara partai pada kontestasi daerah,” katanya.
Karena itu, pemisahan pemilu diperkirakan menjadi ujian besar bagi partai-partai yang selama ini lebih mengandalkan kekuatan figur dibandingkan kekuatan organisasi.
Dalam sistem baru, kemenangan tidak lagi cukup ditentukan oleh siapa calon presiden yang diusung. Partai dituntut memiliki mesin politik yang bekerja secara berkelanjutan, termasuk saat tidak ada momentum pilpres.
Mesin Partai Harus Hidup Lebih Lama
Asratillah menilai tantangan terbesar partai politik ke depan adalah menjaga organisasi tetap hidup dalam rentang waktu yang lebih panjang.
Selama ini, energi politik partai cenderung terkonsentrasi pada satu momentum pemilu serentak setiap lima tahun. Ke depan, partai harus bekerja dalam dua siklus politik berbeda, yakni Pemilu Nasional 2029 dan Pemilu Lokal 2031.
“Partai tidak lagi bisa mengandalkan mobilisasi sesaat menjelang pemungutan suara. Mereka harus membangun kaderisasi yang berkelanjutan, memperkuat struktur hingga tingkat akar rumput, dan menghadirkan isu yang relevan baik pada level nasional maupun daerah,” ujarnya.
Perubahan ini akan memaksa partai menyusun dua pendekatan kampanye yang berbeda. Pada Pemilu Nasional 2029, isu kampanye kemungkinan lebih banyak berkisar pada ekonomi, kesejahteraan rakyat, ketahanan pangan, geopolitik, pertahanan, dan kepemimpinan nasional.
Sebaliknya, ketika masuk ke Pemilu Lokal 2031, perhatian pemilih akan lebih dekat dengan urusan sehari-hari. Mulai dari pembangunan infrastruktur daerah, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, hingga kualitas calon kepala daerah.
“Partai tidak bisa lagi menggunakan satu strategi untuk semua tingkatan pemilu. Mereka harus lebih fleksibel dan lebih mampu membaca karakter pemilih di setiap daerah,” kata Asratillah.
Peta Politik Daerah Bisa Berubah
Asratillah juga menilai sistem baru berpotensi mengubah peta kekuatan politik di daerah.
Selama ini, dominasi partai tertentu di tingkat nasional sering memberi dampak terhadap perolehan suara di daerah. Namun ketika pemilu nasional dan lokal dipisahkan, hubungan tersebut tidak lagi otomatis terjadi.
Akibatnya, partai yang kuat secara nasional belum tentu mampu mempertahankan dominasinya di daerah tertentu. Sebaliknya, partai yang memiliki jaringan lokal kuat justru bisa memperoleh keuntungan lebih besar.
“Kondisi ini dapat melahirkan kejutan politik. Partai yang kuat secara nasional belum tentu dominan di daerah tertentu. Sebaliknya, partai yang memiliki jaringan lokal yang solid bisa memperoleh keuntungan lebih besar meskipun kekuatannya di tingkat nasional tidak terlalu menonjol,” jelasnya.
PDIP Sulsel Mulai Siapkan Strategi Baru
Perubahan pola itu mulai terlihat dari strategi yang disiapkan partai politik di daerah. Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDIP Sulsel, Moh Ramdhan Pomanto, mengakui pemisahan pemilu akan mengubah secara drastis pendekatan elektoral partai.
Menurut Danny Pomanto, sistem baru membuat partai tidak lagi bisa mengandalkan pola kerja sama antarcaleg lintas tingkatan seperti yang terjadi pada pemilu serentak.
Pada Pemilu 2024, caleg DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari partai yang sama masih bisa bekerja dalam satu jaringan pemenangan. Pola itu dinilai efektif karena mampu menghemat energi, biaya politik, dan sumber daya kampanye.
Namun kondisi tersebut diperkirakan berubah pada pemilu mendatang.
“Karena tidak ada efek ekor jas. Kemudian tidak ada tandem-tandeman lagi. Betul-betul jaringan hingga kaki-kakinya mereka harus utuh. Makanya infrastruktur partai harus diperkuat,” ujar Danny.
Mantan Wali Kota Makassar dua periode itu mengatakan PDIP Sulsel mulai melakukan penyesuaian sejak dini. Salah satunya dengan memetakan kader potensial maupun tokoh non-kader yang dinilai memiliki peluang bertarung pada Pemilu Nasional 2029.
Selain itu, konsolidasi organisasi juga dipercepat hingga tingkat desa dan kelurahan. Menurut Danny, kekuatan struktur akan menjadi modal penting dalam menghadapi sistem pemilu yang baru.
“Kami pada tahun ini sudah mulai memetakan kader potensial dan non-kader potensial. Konsolidasi juga terus diperkuat sampai ke tingkat bawah,” katanya.
Gen Z dan Gen Alpha Jadi Perhatian
PDIP juga mulai memberi perhatian besar terhadap kelompok pemilih muda. Generasi Z dan Generasi Alpha diperkirakan akan menjadi kelompok pemilih penting pada Pemilu 2029 dan Pemilu Lokal 2031.
Wakil Ketua DPD PDIP Sulsel, Iqbal Arifin, mengatakan pendekatan terhadap generasi muda tidak cukup hanya dengan merekrut mereka ke dalam struktur partai. Menurutnya, yang lebih penting adalah memahami cara berpikir dan kebutuhan mereka.
“Yang kita gugah ini bukan sebenarnya usianya. Yang kita gugah ini cara berpikirnya. Makanya kerja-kerja politik ini kita coba masuk ke cara berpikir Gen Z,” ujarnya.
Iqbal menambahkan, media sosial akan menjadi arena penting dalam perebutan pemilih muda. Namun strategi digital tidak boleh hanya berorientasi pada pencarian suara. Media sosial juga harus menjadi ruang pendidikan politik yang berkelanjutan.
Era Baru Politik Tanpa Ekor Jas
Pemisahan pemilu nasional dan lokal pada akhirnya memaksa partai kembali pada fungsi dasarnya sebagai organisasi politik. Partai tidak cukup hanya mengandalkan figur nasional, tetapi harus serius melakukan kaderisasi, membangun jaringan, dan menjaga kedekatan dengan masyarakat.
Keberhasilan partai pada era baru nanti tidak lagi banyak ditentukan oleh siapa tokoh yang mereka usung dalam pilpres. Kemenangan akan lebih ditentukan oleh seberapa kuat organisasi mereka bekerja di tengah masyarakat.
Dengan kata lain, ketika Pemilu Nasional 2029 dan Pemilu Lokal 2031 benar-benar dipisahkan, era politik yang bertumpu pada efek ekor jas perlahan akan berakhir.
Yang tersisa adalah pertarungan sesungguhnya antarpartai: siapa yang memiliki mesin politik paling hidup, paling terawat, dan paling dekat dengan pemilih.
