Konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali memanas. Sejumlah kader dari berbagai daerah resmi melayangkan gugatan terhadap Sekretaris Jenderal DPP PPP, Taj Yasin, dan Wakil Ketua Umum DPP PPP, Agus Suparmanto, ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor register PNJKT.PST-18052026XSJ pada Senin, 18 Mei 2026. Para penggugat berasal dari sejumlah wilayah, mulai dari Sulawesi Selatan, Jawa, hingga Sumatera.
Dari Sulawesi Selatan, gugatan diajukan Ketua DPC PPP Kabupaten Bone, Khairul Amran, bersama Sekretaris DPC PPP Kabupaten Bone, Rangga Risaswar. Selain itu, turut menggugat Ketua DPC PPP Jakarta Selatan, Drs. M. Nasir, Sekretaris Wilayah DPW PPP Banten, Uhen Zuhaeni, Ketua DPC PPP Palembang, Muhammad Sulaiman, serta Sekretaris DPC PPP Palembang, Ahmad Zaky Wahid Amrullah.
Kader Kecewa, Jalur Hukum Ditempuh
Kuasa hukum para penggugat, Fendy Ariyanto, mengatakan gugatan itu ditempuh setelah mekanisme penyelesaian sengketa internal partai dianggap tidak memberi hasil sesuai harapan kader.
Menurutnya, gugatan ini bukan sekadar persoalan personal. Para penggugat menilai Taj Yasin dan Agus Suparmanto telah menimbulkan kegaduhan di internal partai yang berdampak pada kerja organisasi di daerah.
Selain itu, kubu penggugat juga mempertanyakan status Agus Suparmanto yang disebut belum pernah tercatat sebagai kader sah PPP.
Pengamat Sebut Alarm Besar untuk PPP
Pengamat politik sekaligus Direktur Profetik Institute, Asratillah, menilai gugatan dari kader daerah menjadi alarm serius bagi PPP. Menurutnya, ketika pengurus daerah sampai membawa persoalan internal ke pengadilan, itu menunjukkan adanya krisis komunikasi dan kepercayaan antara elite pusat dengan struktur daerah.
Asratillah menyebut, PPP seharusnya menjadikan kegagalan lolos parliamentary threshold pada Pemilu 2024 sebagai momentum evaluasi besar. Namun, konflik yang terus berlarut justru membuat konsolidasi partai menuju Pemilu 2029 semakin berat.
Ia menilai PPP tidak cukup hanya mengandalkan kompromi elite di Jakarta. Partai berlambang Ka’bah itu disebut perlu membangun reformasi internal, membuka ruang dialog sampai tingkat daerah, serta memberi tempat lebih besar bagi kader yang memiliki basis sosial kuat.
Kader Daerah Mulai Khawatir
Keresahan juga muncul dari pengurus daerah PPP. Pengurus DPW PPP Sulsel, Andi Sugiarti Mangun Karim, mengaku baru mengetahui adanya gugatan tersebut. Namun ia tidak menampik bahwa konflik elite di DPP mulai mengganggu kerja konsolidasi di daerah.
Menurutnya, situasi yang belum kondusif membuat kader di bawah mulai ragu bergerak. Ia khawatir konflik internal yang tidak segera selesai bisa berdampak pada kesiapan PPP menghadapi tahapan Pemilu 2029, termasuk persoalan administrasi dan verifikasi partai.
Berawal dari Dualisme Muktamar
Konflik PPP belum sepenuhnya reda sejak Muktamar X PPP pada September 2025. Saat itu, muncul dua kubu yang sama-sama mengklaim kemenangan, yakni kubu Muhamad Mardiono dan kubu Agus Suparmanto.
Dualisme tersebut sempat mereda setelah pemerintah mengesahkan kepengurusan DPP PPP periode 2025–2030 di bawah kepemimpinan Muhamad Mardiono. Sebagai bagian dari proses islah, Agus Suparmanto kemudian diakomodasi sebagai Wakil Ketua Umum DPP PPP, sementara Taj Yasin ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal.
Namun, kompromi itu ternyata belum mampu memadamkan konflik. Sejumlah kader daerah menilai roda organisasi belum berjalan normal karena beberapa pengurus inti disebut tidak aktif dalam agenda penting partai.
PPP Diminta Fokus Kembali ke 2029
Di tengah gejolak tersebut, Bendahara DPP PPP Imam Fauzan Amir Uskara meminta seluruh kader tetap menjaga soliditas. Ia menegaskan fokus utama PPP saat ini adalah menyelesaikan konsolidasi partai dan mempersiapkan diri untuk kembali ke DPR RI pada Pemilu 2029.
Namun, gugatan yang kini bergulir di pengadilan menunjukkan bahwa bara konflik internal PPP belum benar-benar padam. Bagi sebagian kader daerah, persoalan ini bukan lagi sekadar dinamika biasa, melainkan menyangkut arah dan masa depan PPP.
Kini, perhatian kader PPP tertuju pada langkah DPP merespons gugatan tersebut. Sebab, yang dipertaruhkan bukan hanya kemenangan di ruang pengadilan, tetapi juga kemampuan PPP memulihkan kepercayaan kader dan membangun kembali soliditas menjelang Pemilu 2029.
